 |
| Bupati Sidoarjo bersama Jemsly, Rahmat Muhajirin dan Agus Muttaqin saat bertemu di ruang transit Pendopo Kabupaten. |
DNN, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali minta pada Ombudsman RI untuk memberikan penghargaan pada daerah-daerah dalam sebuah kemasan acara yang meriah sebagaimana yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
“Kalau ada penghargaan seperti WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi-red) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), dinas-dinas itu bisa lebih bersemangat dan saling berkompetisi untuk memberikan layanan terbaik pada masyarakat,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan dari anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat dan anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Muhajirin di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Jumat (19/05/2023) siang tadi.
Bupati menambahkan, penghargaan-penghargaan bernuansa zona integritas serta kehadiran pejabat Negara semacam ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
“Hal ini merupakan atensi bagi kami serta membuktikan komitmen yang kuat dari Pemkab Sidoarjo untuk berbuat lebih baik lagi bagi masyarakat,” imbuh Muhdlor.
Pernyataan tersebut diamini Plt Sekda Sidoarjo, Andjar Surjadianto yang menjadi moderator dalam forum diskusi antara pimpinan OPD dengan Rahmat Muhajirin serta petinggi Ombudsman RI dan kantor perwakilan Jatim itu.
Menurutnya, selain hal-hal mendasar yang disampaikan bupati tadi, penghargaan tersebut juga akan meningkatkan besaran nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN yang berdinas di OPD yang memperoleh anugerah tersebut.
Terkait hal itu, Rahmat Muhajirin mengatakan, usulan bupati tersebut pasti akan ia serap. Selanjutnya politisi asal Partai Gerindra yang berangkat ke Senayan dari Dapil Jatim 1 tersebut berjanji akan membahas masukan tersebut di ruang-ruang legislatif.
Namun masalahnya, tidaklah mudah untuk merealisasi usulan tersebut. “Soalnya dukungan anggaran dan jumlah SDM yang dimiliki Ombudsman RI saat ini sangat terbatas,” jelas Ketua Dewan Penasehat DPC Partai Gerindra Sidoarjo itu.
Dan lagi, perangkat-perangkat Ombudsman RI hingga di daerah juga sudah dilibatkan secara aktif sebagai salah satu dari tiga institusi pelat merah dalam proses penilaian zona integritas yang membuahkan anugerah WBK dan WBBM.
Sementara itu Jemsly Hutabarat menjelaskan, pihaknya sudah memiliki program pemberian penghargaan bagi daerah-daerah yang dianggap berprestasi versi Ombudsman. Hanya saja gelarannya memang tidak semeriah penganugerahan WBK dan WBBM.
“Setiap tahun kami berikan penghargaan untuk 10 besar daerah di seluruh Indonesia. Tapi belum ada kabupaten/kota dari Jatim yang mendapatkan,” tukasnya. Iapun mendorong Pemkab Sidoarjo untuk terus meraih capaian poin tertinggi berdasarkan indicator-indikator yang ditetapkan Ombudsman RI agar bisa meraih penghargaan tersebut di tahun-tahun mendatang.
Dalam kunjungannya ke Sidoarjo saat ini, Jemsly dan juga Rahmat Muhajirin akan tampil sebagai pembicara utama dalam forum Sosialisasi dan Diskusi Publik bertema Peningkatan Akses Pengaduan Pelayanan Publik di Edotel SMKN 1 Buduran, Sabtu (20/05/2023) besok mulai jam 9 pagi.
Dalam acara yang dihadiri Kepala Ombudsman Perwakilan Jatim, Agus Muttaqin itu juga akan dibuka gerai pengaduan bagi masyarakat Sidoarjo.(pram/hans)
