DNN, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor dipastikan tidak memenuhi panggilan KPK untuk menjalani interogasi di Gedung Merah Putih, Jumat (19/04/2024) hari ini dengan dalih gangguan kesehatan.
Informasi tersebut disampaikan kuasa hukum bupati Sidoarjo itu, Mustofa Abidin. Karena itu ia mengaku sudah meminta penjadwalan ulang pemeriksaan kliennya melalui surat yang dikirim ke KPK pagi tadi.
"Kami memastikan bahwa Gus Muhdlor sangat menghormati panggilan KPK. Dan pagi tadi kami sudah menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan pada KPK," katanya sebagaimana dikutip dari radar Sidoarjo, Jumat (19/04/2024).
Disisi lain, Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri justru mengaku belum menerima konfirmasi dari tersangka dugaan pemotongan insentif ASN di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo itu maupun kuasa hukumnya hingga pukul 11.45 siang tadi.
Bupati yang akrab dengan panggilan Gus Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik KPK mendengarkan keterangan saksi dan tersangka lainnya dalam kasus tersebut. Sedang kegiatan gelar perkara atas kasus ini telah dilakukan sebelum penetapan Gus Muhdlor sebagai tersangka.
Melalui analisis dari keterangan dari berbagai pihak dan juga alat bukti lainnya. Tim penyidik KPK menemukan peran dan keterlibatan pihak lain dalam kasus tindak korupsi ini. "Dengan temuan itu dan dari gelar perkara kemudian disepakati adanya pihak yang diduga menikmati adanya aliran sejumlah uang," imbuhnya sebagaimana dikutip dari news.detik.com.
Menyikapi hal itu Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Damar Indonesia Sidoarjo dan Wakil Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Sidoarjo, Dimas Yemahura Al Farauq menyatakan KPK harus membuktikan dalih yang disampaikan Muhdlor.
Menurutnya boleh-boleh saja beralasan seperti itu, tapi sakitnya itu mestinya membuat tersangka benar-benar tidak bisa berkegiatan secara signifikan, termasuk menjalani interogasi di kantor KPK di Jakarta.
“KPK khan punya fasilitas kesehatan dan dokter-dokter yang ahli, harusnya memeriksa keadaan ini. Jika ternyata ditemukan dugaan melakukan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan, kami meminta KPK melakukan tindakan hukum terhadap oknum tersebut,” terangnya.
Yang kedua ijin sakit itu baru disampaikan pagi tadi. Padahal ada info yang menyebut yang bersangkutan sudah dirawat sejak kemarin. “Mestinya ijin itu sudah dilayangkan sejak kemarin. Ini menunjukkan adanya tindakan yang tidak kooperatif,” kata Dimas melalui pesan suara di wall chat WA.
Pengacara muda itu berpendapat, KPK memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penahanan pada tersangka dalam kasus ini demi menjaga marwah, kredibilitas, independensi serta kewibawaannya sebagai lembaga penegak hukum.
“Masalah nanti perawatan terhadap sakitnya bapak bupati, tentunya KPK sudah memiliki fasilitas kesehatan. Sehingga untuk mempermudah penyidikian, yang bersangkutan bisa dirawat ke Jakarta sambil nantinya dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Artinya kita tidak memberikan ruang pada tersangka untuk bisa tetap bebas atau berada jauh dari pantauan atau pengawasan KPK,” ujarnya tegas.(pram/sein)
