DNN, SIDOARJO – Aksi Kepala Desa Sidokepung Kecamatan Buduran, Elok Suciati yang mencitrakan dirinya sebagai pihak yang terdzolimi melalui pemberitaan di beberapa media massa, justru menjadi bahan cemoohan warganya.
“Dia itu mendramatisir saja, seperti main sinetron. Sebaliknya, warga disini justru menertawakan pemberitaan itu karena selama ia jadi Kades, pelayanan Pemdes Sidokepung memang sangat buruk,” ujar warga RW 05 Desa Sidokepung, Sutomo yang ditemui Selasa, (30/05/2023) siang tadi
Bahkan, menurut pria yang akrab dengan panggilan Bung Tomo (panggilan akrabnya-red) itu untuk layanan PTSL sendiri, kualitas layanan yang diberikan desa maupun panitia masih jauh dibawah standar, jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya.
"Di Desa Entalsewu juga ada program PTSL tahun lalu, namun syaratnya sangat mudah dan tidak seribet seperti Desa Sidokepung ini. Apalagi ada dugaan pengarahan pengurusan jual beli ke notaris, jelas ini sudah menyimpang dari aturan," ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Supa'at warga RW 02, salah satu warga yang ikut datang ke balai desa di malam kejadian ‘penyanderaan’ Kades Sidokepung. Supa'at yang sempat viral videonya saat meneriaki kades dievakuasi oleh kepolisian, menjelaskan kejadian malam itu.
Menurutnya, kejadian itu berawal saat ia bersama beberapa warga sengaja datang malam itu ke balai desa untuk menanyakan progres PTSL di desanya. Hal ini mereka lakukan karena beredar kabar program pemerintah pusat tersebut diberhentikan kembali.
"Kami hanya butuh informasi yang jelas, baik dari panitia maupun kepala desa. Namun faktanya keduanya saling lempar, sehingga warga saat itu marah dan mengembok pintu masuk balai desa sampai ada jawaban yang jelas. Namun faktanya sampai larut malam hingga menjelang pagi hari mereka tidak memberikan jawaban, hingga akhirnya polisi menjemput kepala desa," katanya.
Akibatnya warga Sidokepung juga mulai antipati dengan Kades yang mencalonkan diri sebagai caleg dari PKB ini. Karena menurutnya, setiap ada permasalahan yang terjadi di desa, Elok selalu membuat laporan ke kepolisian tanpa berusaha melakukan pendekatan ke warganya.
"Contohnya permasalahan di dusun Mlaten kemarin, RT-nya dilaporkan ke polisi. Beberapa waktu lalu kejadian selisih faham warga dengan perangkatnya, Pak Zainul dan Mariono juga dilaporkan ke polisi. Yang terbaru kejadian Selasa malam itu juga dilaporkan. Ini kepala desa model apa, masa mau memenjarakan warganya sendiri? Kok tega ya," tanyanya geram.
Supaat juga membantah tudingan Elok yang menyebut dirinya bukan pemohon PTSL karena berkas-berkasnya yang tidak lengkap akibat adanya konflik internal keluarganya. "Itu fitnah, semua keluarga saya sudah bertanda tangan. Namun karena kuotanya dinyatakan habis, saya tidak bisa mendaftar," jelasnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Sidokepung yang juga mantan ketua BPD, Arintono yang dihubungi melalui selulernya mengaku prihatin atas kejadian akhir-akhir ini. Iapun meminta pada semua warga dan juga Kades agar saling menahan diri.
"Apapun persoalannya pasti ada solusi, mari kita duduk bersama. Apalagi kemarin saya dengar Pak Wabup juga sudah turun langsung untuk membantu menyelesaikan permasalahan PTSL ini. Jadi jangan lagi ada keributan," pintanya.
Pria yang juga tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini juga meminta pada panitia dan kepala desa agar terbuka dan transparan dalam menjalankan program pemerintah pusat ini.
"Kades juga harus sadar bahwa dirinya itu dibayar oleh rakyat untuk melayani, rakyat itu tuannya. Berikan mereka informasi yang masif dan terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Apalagi saya dengar dirinya mau mencalonkan diri sebagai caleg, ya mestinya kan harus cari simpati," pungkasnya.(Hans/pram)
