DNN, SIDOARJO – Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasikh mendukung keputusan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo memutus kontrak kerjasama dengan empat Rumah Sakit Swasta dalam pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM).
Namun disisi lain ia juga memberikan catatan-catatan khusus yang harus dipenuhi Dinkes Sidoarjo agar masyarakat, khususnya yang berlokasi jauh dari RSUD Sidoarjo dan Sidoarjo Barat (Sibar), tetap bisa mengakses layanan program ini.
Disebutkannya, selama pelaksanaan program JKMM di tahun ini tidak terlalu banyak pasien yang dirujuk ke RSI Siti Hajar Sidoarjo dan juga RSI Siti Khodijah Sepanjang. Bahkan yang menjalani perawatan di Rs Mitra Keluarga Waru hanya puluhan orang saja selama setahun.
“Hanya di RS Anwar Medika Krian saja yang agak besar. Nilai klaimnya sampai akhir Oktober lalu mencapai Rp 8 Miliar hingga Rp 9 Miliar,” kata Nasikh saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (16/12/2022) pagi tadi.
Dari data tersebut sudah bisa dipastikan porsi terbesar distribusi pasien JKMM tahun ini berada di tangan fasilitas kesehatan milik pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Sidoarjo, baik RSUD maupun 14 unit Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap.
“Selain itu pengawasan yang dilakukan di RUSD maupun Puskesmas juga mudah kami lakukan. Sedang untuk RS swasta, instrumennya tidak jelas. Artinya bagaimana kami bisa memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk setiap pasien memang sesuai dengan layanan yang sudah diberikan,” imbuh politisi yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PKB Sidoarjo itu.
Namun menurutnya, pemutusan kontrak kerjasama dengan rumah sakit swasta ini juga memunculkan tantangan yang cukup berat bagi Dinkes Sidoarjo. Khususnya dalam upaya pemberian layanan yang prima dan paripurna bagi masyarakat.
“Sebaran rumah sakit rujukannya memang tidak merata. Persoalannya bisa muncul dari pasien-pasien yang rumahnya jauh dari RSUD Sidoarjo maupun RSUD Sibar. Sedangkan mereka butuh tindakan medis yang cepat,” tambah Nasikh.
Karena itu hubungan kerjasama dengan pihak swasta itu harus tetap dijalin namun terbatas pada urusan kedaruratan saja. Misalnya untuk pasien korban kecelakaan maupun penyakit-penyakit kronis lainnya.
“Misalnya begini, orang Waru yang kecelakaan atau kena penyakit jantung harus bisa dirawat di RS terdekat disana sampai kondisi kedaruratannya bisa diatasi. Untuk yang kasus-kasus perkecualian seperti ini mestinya tetap di back-up dengan dana JKMM,” tuturnya.
Dan setelah masa kritis atau kedaruratannya itu telah lewat, barulah pasien tersebut dirujuk ke RSUD Sidoarjo maupun RSUD Sibar untuk perawatan lebih lanjut. “Ini masalah nyawa warga Sidoarjo, jadi harus tetap diutamakan,” tambah Nasikh.
Bukan hanya itu, Dinkes Sidoarjo juga harus memastikan Puskesmas-Puskesmas yang ada di kota delta untuk meningkatkan kualitas layanannya pada masyarakat. “Kalau perlu Puskesmas harus buka 24 jam dan pastikan ada dokter jaga yang bertugas disana sepanjang hari,” imbuhnya.
Terkait anggaran, Nasikh mengatakan di tahun ini APBD Sidoarjo sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 36 Miliar. Berdasarkan laporan yang diterima Komisi D, sampai akhir Oktober lalu, masih ada sisa dana sebesar Rp 7 Miliar. “Untuk klaim bulan November. Kami masih belum tahu. Begitu juga dengan Desember yang mungkin baru akan ditagihkan awal Januari tahun depan,” katanya lagi.
Sedangkan di tahun 2023 mendatang, Nasikh memperkirakan alokasi anggaran yang disiapkan masih sama dengan sebelumnya. “Untuk angka pastinya saya cek dulu ya,” pungkas Nasikh.(pram/hans)
