DNN, SIDOARJO – Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi menilai ada hal-hal yang janggal dalam pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo dengan agenda utama Pengesahan APBD 2023, kemarin.
“Masa PA (Pandangan Akhir-red) fraksi-fraksi koq hanya dibaca perwakilan,” katanya yang ditemui di salah satu warung bakso di Sidoarjo, Kamis (01/12/2022) siang tadi bersama Sekretaris DPD Golkar setempat, Khoirul Anam.
Beberapa hal aneh lainnya adalah aksi petugas sekuriti DPRD Sidoarjo yang melarang wartawan masuk ke dalam ruang sidang. Juga terputus Live streaming sidang paripurna yang disiarkan melalui kanal Youtube di tengah-tengah acara. Bahkan saat ini tautan siaran tersebut sama sekali tidak bisa diakses.
Informasi lainnya yang dihimpun dari beberapa anggota DPRD yang mengikuti sidang paripurna tersebut menyebutkan ada beberapa mic para anggota dewan yang selama ini dikenal vokal, sempat tidak bisa digunakan.
“Lho masa sampai seperti itu. Kenapa?,” tanya Adam ketika mendapatkan informasi tersebut dari para wartawan.
Menurutnya, saat itu ia memang menginstruksikan pada kader Golkar di DPRD Sidoarjo untuk menyampaikan pandangan partai berlambang pohon beringin itu terkait kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.
Termasuk dalam soal dana insentif RT-RW yang sudah diakomodir sekalipun masih sebatas untuk wilayah Kelurahan. “Berarti tinggal yang di wilayah Desa. Dan kami berkomitmen penuh untuk tetap memperjuangkan pencairan dana tersebut melalui mekanisme PAK (Perubahan Anggaran Keuangan-red) yang dibahas pertengahan tahun depan,” tambah Adam.
Dan kalaupun masih belum berhasil, partainya melalui Fraksi Golkar akan terus berusaha bisa dicairkan di tahun 2024. “Karena itupun belum pasti. Khan masih berupa janji bupati yang sudah disampaikan sejak masa kampanye lalu. Karena itu tetap akan kami perjuangkan,” ucapnya.
Meski begitu, dengan nada kalem Adam menyatakan tetap akan berada di jalur pemerintah yang berkuasa saat ini. Dalam artian tetap mendukung program-program Pemkab untuk membangun Kabupaten Sidoarjo di masa depan.
Sementara itu Khoirul Anam menambahkan, upaya yang dilakukan Partai Golkar untuk menggolkan dana insentif RT-RW untuk wilayah desa pada tahun depan tidak akan berhenti, sekalipun dipastikan tak ada alokasi anggaran tersebut di APBD 2023.
Menurutnya, partainya paham betul dengan mekanisme penganggaran dalam APBD yang harus didahului dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Karena itu sasaran terdekatnya adalah Insentif untuk RT-RW di kelurahan dulu. Sedangkan untuk wilayah desa akan didesakkan saat pembahasan PAK 2023 mendatang.
“Ibarat mau berjalan, khan harus melangkahkan satu kaki dulu. Sekarang ini langkah pertama sudah berhasil, dan tinggal langkah kaki yang kedua akan kami lakukan di pertengahan tahun depan,” kata mantan Kades Punggul kecamatan Gedangan itu.
Khoirul pun meminta para pengurus RT-RW di wilayah desa di seluruh kota delta untuk bersama-sama mendukung perjuangan Partai Golkar Sidoarjo melalui anggota-anggota fraksinya di DPRD Sidoarjo menggolkan target tersebut.
Terkait kejanggalan-kejanggalan dalam Sidang paripurna tersebut, belum didapatkan konfirmasi dari Ketua DPRD Sidoarjo, Usman. Pertanyaan yang disampaikan melalui wall chat WA-nya belum dijawab sampai berita ini disiarkan.(pram/hans)
