Bambang Haryo Suekartono (BHS) saat tunjukkan produk tempe Sidoarjo
DNN, SIDOARJO - Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono atau yang biasa dipanggil BHS, meminta kepada Pemkab Sidoarjo untuk peduli dan tetap menjaga standarisasi Pasar Sukodono ber SNI.
Permintaan itu disampaikan oleh mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Gerindra ini saat sidak ke Pasar Sukodono, Selasa (21/11/2022) sore tadi.
"Pasar Sukodono ini pernah saya perjuangkan untuk menjadi pasar SNI yang pertama di Jawa Timur. Mulai dari kondisi infrastruktur dan mutu barang dagangan yang dijual oleh pedagang," katanya.
Pasar Sukodono di revitalisasi dengan model stand los saat dirinya masih duduk sebagai anggota DPR RI. Pasar Sukodono dibangun dari anggaran APBN. Ia menyayangkan banyak keluhan dari pedagang soal tingginya retribusi dan penempatam stan los yang ditempati para pedagang.
"Mestinya dari Perda ataupun Perbup yang ada, harga tempat sewa dari asal pedagang Pasar Sukodono yang menempati tidak mahal. Bila perlu digratiskan. Saya tadi mendengar keluhan dari pedagang, sewa satu meter persegi nilainya Rp 2,5 juta. Saya kira ini sangat membebani pedagang. Pasar Sukodono ini dibangun dengan dana dari pusat. Toh yang menempati juga pedagang lama yang sebelumnya jualan di Pasar Sukodono sendiri, kenapa mahal sekali," tandasnya keheranan.
Bambang juga meminta kepada Disperindag Kab. Sidoarjo untuk selalu mendampingi para pelaku UMKM Sidoarjo. Contohnya di pasar-pasar tradisional Sidoarjo, banyak tempe khas buatan Sidoarjo, yang terkenal enak, malah tidak ada cap atau merek dalam kemasan. Sedangkan tempe dari daerah lain, ada kemasan buatan luar Sidoarjo.
"Saya kira kalau ada kemasannya dan tertera masa batas konsumsi, pasti bertambah bagus dan orang Sidoarjo sendiri akan pasti membeli tempe buatan Sidoarjo sendiri," terangnya.
Masih kata Bambang, Pemkab Sidoarjo juga harus menjaga kebersihan dan kenyamanan bagi para pelanggar.
"Sekali lagi pasar ini saya upayakan dulu menjadi pasar SNI. Sekarang kalau hujam deras, menggenang dan banjir. Ya masalah infrastruktur pendukung juga harus di perhatikan," pintanya.
Sementara itu, Listiyono ketua himpunan pedagang pasar (HPP) Sukodono yang juga ikut mendampingi BHS kunjungan ke pasar Sukodono membenarkan banyaknya keluhan pedagang pasar soal harga sewa stand yang ada.
"Era bupati sebelumnya, bukan sekarang, dalam Perda nilai sewanya stand los seharga Rp 500 ribu permeter persegi. Namun kemudian ada Perbup, harga sewa naik menjadi Rp 2,5 juta/permeter persegi," paparnya.
Pedagang yang menempati stand los yang dibangun dengan anggaran dari APBN, sebelumnya juga pedagang dari Pasar Sukodono sendiri, bukan pedagang/orang lain.
"Tapi mahalnya harga sewa itu yang tetap dikeluhkan oleh pedagang. Terlebih kondisi pasar juga kena dampak pandemi Covid-19 lalu," tandasnya.
Untuk itu, sekretaris partai Gerindra, Sujayadi yang juga ikut dalam kunjungan tersebut akan memanggil anggota DPRD dari partainya yang duduk di komisi B untuk berkoordinasi dengan Disperindag Sidoarjo terkait permasalahan yang dikeluhkan oleh para pedagang tadi.
"Ini adalah konsep penataan pasar yang luar biasa dari BHS untuk mensejahterakan pedagang dan masyarakat Sidoarjo, salah satunya tadi pak BHS meminta produk asli Sidoarjo seperti tempe dikemas dan dilabeli produk Sidoarjo dan masyarakat Sidoarjo harus beli produk buatan asli Sidoarjo," ujarnya.
Selain itu Jayadi juga akan meminta pada anggotanya di DPRD Sidoarjo agar merevitalisasi pasar pasar tradisional seperti pasar Sukodono ini supaya lebih nyaman, bukan memodernisasi.
"Kebanyakan saat ini banyak akal akalan memodernisasi pasar, namun ketika pedagang mau menempati standnya banyak biaya yang harus dibayar, sehingga ini yang menjadi beban dan akhirnya mereka tergeser," pungkasnya.(Hans/Pram)
