DNN, SIDOARJO - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Sidoarjo, Rudi Setiawan menyebutkan ada sekitar 20 unit papan reklame luar ruang alias baliho raksasa tidak berijin yang berdiri di wilayah kota delta.
Terkait papan reklame yang melanggar aturan perizinan tersebut, pihaknya akan menerapkan sanksi tegas. “Akan langsung kami potong papan atau tiangnya!,” tandas Rudi sebagaimana dikutip dari Radio Suara Surabaya pada Senin (28/11/2022).
Pernyataan tersebut disampaikannya terkait robohnya baliho raksasa di kawasan Aloha Kecamatan Gedangan kemarin. Papan reklame luar ruang itu ambruk diterjang angin kencang dan menimpa beberapa kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat yang ada di bawahnya.
Dijelaskannya, papan baliho bergambar politisi PKB, Nova Erin tersebut telah kadaluwarsa ijinnya. “Perizinannya di data kami terakhir tahun 2014, sesudah itu belum ada perpanjangan,” kata mantan Camat Waru itu.
Berawal dari kejadian tersebut, Pemkab Sidoarjo melalui DPM-PTSP dan juga Satpol PP akan segera melakukan tindakan berupa penertiban dan pengawasan terhadap baliho-baliho raksasa di seluruh wilayah kota delta.
“Ada dua kategori reklame yang ditertibkan. Pertama yang tidak berizin, kedua yang izinnya tidak diperpanjang. Target kami pendataan selesai akhir tahun ini. Tinggal beberapa kecamatan,” tuturnya. Pihak DPM-PTSP sendiri sudah menerapkan moratorium atau pembatasan secara ketat terhadap penerbitan ijin pendirian baliho-baliho raksasa sejak 1 September 2022 lalu.
Rencana tindakan tersebut mendapat dukungan dari masyarakat. “Sudah saatnya Pemkab bersikap tegas terhadap keberadaan perusahaan di bidang advertising tersebut,” ucap salah seorang aktivis sosial dan kemasyarakatan Sidoarjo, Sujani.
Apalagi, sudah terbukti jika keberadaan papan reklame luar ruang ini menyimpan resiko yang besar bagi masyarakat pemakai jalan ataupun warga yang tempat tinggalnya berada di sekitar bangunan tersebut. Apalagi saat wilayah Sidoarjo sering diterpa angin kencang seperti saat ini.
“Pemkab harus memastikan kontruksinya benar-benar sudah aman, termasuk mengantisipasi terjadinya kondisi cuaca terburuk untuk meminimalisasi resiko,” jelas Jani yang ditemui di salah satu warung kopi di Sidoarjo, Selasa (29/11/2022) sore tadi.
Hal kedua yang juga perlu dilakukan adalah masalah perijinan yang terkait dengan pembayaran pajak reklame. “Sudah bukan jamannya lagi, ada oknum staf Pemkab yang kongkalikong dengan pemilik perusahaan reklame. Semua harus diatur secara profesional dan proporsional untuk menambah pundi-pundi penghasilan daerah,” imbuh Romy, aktivis Sidoarjo lainnya.
Hal terakhir yang juga perlu dilakukan adalah penataan kembali papan-papan baliho raksasa tersebut agar terlihat lebih rapi dan estetik karena menyangkut keindahan Kota Sidoarjo. "Sidoarjo ini mbok yo ojok tambah dielek-elek maneh (jangan dibikin tambah jelek-red),” pungkas keduanya.(hans/pram)
