DNN, SIDOARJO – Badan Anggaran (Banggar) dan hampir seluruh fraksi di DPRD Sidoarjo mendorong Pemkab untuk lebih mengotimalkan upaya menggali pendapatan daerah dari pajak, retribusi serta aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam sidang paripurna persetujuan Rencana Perubahan Anggaran APBD 2022, Jumat (30/09/2022) kemarin, juru bicara Banggar DPRD Sidoarjo, M. Rojik menyampaikan beberapa rekomendasi. Diantaranya optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi B dari fraksi PDI Perjuangan, Sudjalil. Menurutnya sangat banyak potensi-potensi daerah yang bisa dimaksimalkan untuk menjadi mesin uang bagi Pemkab Sidoarjo.
Misalnya dari BUMD Aneka Usaha yang selama ini kontribusinya terbilang sangat minim ke kas daerah. Padahal bidang usaha yang ditangani perusahaan pelat merah itu cukup banyak. “Kita sudah berkali-kali sampaikan hal itu ke eksekutif, tapi sampai sekarang belum ada aksi yang signifikan dalam pengelolaan BUMD tersebut,” tandasnya.
Sudjalil mendesak Pemkab untuk lebih serius dalam hal ini lantaran postur anggaran daerah dalam APBD Sidoarjo usai perubahan ini sangat njomplang. Yakni Rp 4,451 Triliun di sisi pendapatan, sedangkan di kolom belanja daerah mencatatkan angka Rp 5,290 Triliun.
Sementara itu fraksi PKS, sebagaimana disampaikan anggotanya, Atok Ashari, meminta Pemkab Sidoarjo melakukan analisis potensi pajak dan reribusi daerah. Analisis itu dilakukan melalui penelitian deskriptif kualitatif sehingga dapat terlihat jelas pertumbuhan potensi negatif dan positifnya yang kemudian dapat digunakan untuk mengetahui potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Terkait hal itu, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor yang ditemui seusai rapat berjanji akan memperhatikan semua masukan yang disampaikan koleganya di lembaga legislatif tersebut.
Ia sendiri sudah berencana untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Misalnya memaksimalkan penarikan pajak hotel dan restoran melalui upaya pemetaan yang akan dilakukannya hingga 2024 mendatang.
Selain itu juga intensifikasi pajak PBB melalui sistem pembayaran online. “Terutama yang kecil-kecil itu. Memang kecil tapi banyak,” tukasnya. Selain itu ia juga membidik pajak parkir pesawat terbang. “Ini sudah kita garap dan kita akan coba lihat di Tangerang,” tambah Muhdlor.
Terkait upaya penarikan piutang daerah, bupati mengatakan pihaknya sudah kerjasama dengan kejaksaan. Ia berharap melalui sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH) itu, tahun ini piutang-piutang tersebut mulai bisa ditarik.
“Yang terpenting bagi kami sekarang ini adalah membangun kesadaran warga bahwa pajak-pajak ini sepenuhnya dipakai untuk membangun Sidoarjo,” pungkasnya.(pram/hans)
