DNN, SIDOARJO - Sidak yang dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Jatim, Komisi B DPRD Sidoarjo serta Dinas Pangan dan Pertanian Propinsi Jatim dan juga Kabupaten Sidoarjo pada Kamis (15/09/2022) malam lalu mendapatkan perhatian khusus dari sekretaris komisi B DPRD Sidoarjo, Sudjalil SH.
Ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengambil langkah tegas. Lantaran keberadaan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) ilegal itu menimbulkan banyak ekses dan sangat merugikan masyarakat umum, khususnya di Sidoarjo.
Diantaranya, jelas Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, adalah pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Sidoarjo dari retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) yang bocor, juga dari sisi kesehatan masyarakat yang terancam.
Berikut hasil wawancara tim liputan DNN dengan Sudjalil SH sekretaris komisi B DPRD yang dilakukan Jumat (17/09/2022) sore kemarin di ruang kerjanya.
Kemarin anda ikut langsung dalam sidak di TPH ilegal di Krian, apa yang anda saksikan disana?
Baik mas. Hal yang paling membekas dalam pikiran saya saat ikut sidak kemarin, kami melihat secara langsung sapi betina produktif yang digelonggong sebelum disembelih. Hati saya sangat trenyuh.
Saya yakin, menurut hukum agama pun hal ini tidak diperkenankan, sebab itu termasuk menyiksa hewan. Lalu yang saya khawatirkan kalau proses penyembelihan itu kurang sah menurut Islam dan saya diam saja, sama saja saya membiarkan yang dilarang agama saya.
Padahal daging hewan yang kurang sah itu dijual bebas di masyarakat Sidoarjo. Coba bayangkan, sudah berapa ribu orang yang sudah mengkonsumsi daging itu.
TPH Liar di Krian tumbuh begitu subur, bahkan menurut informasi, sekarang ini ada 7 lokasi TPH Liar. Apa RPH kita tidak bisa menampung mereka?
Kalau RPH modern kita itu memang saya akui belum mampu menampung ratusan sapi yang dipotong TPH-TPH liar itu, kapasitasnya memang baru 50 ekor per hari. Namun di RPH Krian itu juga ada tempat untuk pemotongan hewan secara tradisional atau konvensional yang bisa menampung sampai ratusan ekor sapi.
Disana juga ada dokter hewan yang siaga untuk memastikan hewan yang dipotong itu benar-benar layak dipotong.
Kalaupun itu dianggap masih kurang memadai, baik dari sisi infrastruktur maupun SDM nya, kami siap memfasilitasi untuk dikembangkan lagi. Yang penting pemotongan hewan harus sesuai standar yang berlaku sehingga dagingnya aman dikonsumsi masyarakat.
TPH liar di Krian ini yang sudah puluhan tahun berdiri, tapi sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari dinas terkait ataupun APH, bagaimana tanggapan anda?
Itulah yang saya sesalkan. Ada apa ini? Harusnya sudah ada tindakan tegas dengan menutup TPH-TPH liar itu. Apalagi semua prosedurnya khan sudah dilalui, mulai dari sosialisasi, pembinaan, teguran lalu penindakan.
Saya sendiri sudah berulang kali kesana meminta agar TPH liar itu ditutup. Namun saya belum melihat ada langkah tegas baik dari Sat Pol PP maupun kepolisian sebagai leading sektor penindakan. Saya berharap, dengan momen ini para APH bisa segera melakukan penindakan.
Apa langkah berikutnya dari Komisi B untuk menyikapi hal ini?
Kami di Komisi B DPRD Sidoarjo akan membuat rekomendasi pada Dinas Pangan Dan Pertanian agar segera berkoordinasi dengan Satpol PP juga APH, dalam hal ini kepolisian agar segera mengambil langkah tegas untuk melakukan penindakan. Apalagi Kementerian Pertanian sudah ada MoU dengan Bareskrim untuk melakukan penindakan tegas terhadap kasus-kasus seperti ini.(Hans/Pram)
