DNN, SIDOARJO – Silang sengkarut kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan dan lokasi khusus di Sidoarjo kembali harus bermuara ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk urusan kode rekening setoran imbal jasa dari PT Indonesia Sarana Service (ISS) ke kas daerah.
Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto mengatakan kali ini PT ISS mempersoalkan masalah kode rekening (koring) dari Dinas Perhubungan (Dishub) yang dianggap tidak sama dengan yang tertulis di Surat Perjanjian Kerjasama (PKS).
“Karena itu mereka meminta Dishub untuk mengkonsultasikan dulu ke BPK. Jika nantinya diperbolehkan, PT ISS akan segera menyetorkan kewajibannya sebesar Rp 2,67 Miliar itu ke kas daerah,” jelas Bambang.
Tentang itu, Bambang mempersilahkan PT ISS dan Pemkab Sidoarjo mengambil langkah terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak. “Tapi yang terpenting jangan sampai merugikan keuangan daerah. Saya nggak mau itu!,” tandasnya.
Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi B yang menghadirkan Kepala Dishub Sidoarjo, Benny Airlangga dan juga Direktur Operasional PT ISS, Dian Sucipto, Kamis (21/07/2022) siang kemarin.
Dian sendiri yang ditemui seusai acara menandaskan pihaknya tetap berkomitmen memenuhi kewajiban pembayaran setoran yang seharusnya dilakukan pada 18 Juli lalu. Namun ia ingin memastikan langkahnya itu tidak melanggar aturan hukum.
“Di forum itu tadi saya malah berniat menitipkan uang setoran ke Dishub untuk membuktikan komitmen kami. Tapi Dishub menolak dan meminta kami sendiri yang menyetor langsung. Kalau memang begitu, ya kami menunggu pencerahan dari BPK dulu sebelum membayar,” imbuh Dian.
Sementara itu, Benny Airlangga yang ditemui terpisah mengatakan semestinya PT ISS tidak perlu mempersoalkan koring karena hal itu merupakan urusan internal Pemkab Sidoarjo. Dan kalaupun terjadi kesalahan koring, juga akan diselesaikan Pemkab tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai rekanan.
Meski begitu pihaknya masih mengikuti dulu kemauan PT ISS demi memberikan rasa nyaman saja. “Sudah kami kirimkan suratnya ke BPK. Tinggal kami tunggu saja, kapan mereka mau terima kita untuk mengkonsultasikan hal itu,” katanya.
Hanya saja ditandaskannya, argo kerjasama pengelolaan parkir ini tetap berjalan. Artinya pada 18 Agustus depan, PT ISS tetap harus menyetor pembayaran di bulan kedua dengan nilai yang sama ke kas daerah.
Langkah Dishub itu mendapat dukungan dari anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan. Menurutnya PT ISS tetap harus membayar kewajibannya itu karena mereka sudah melaksanakan kewenangan sekaligus mengambil hak-nya.
Dan jika kemudian kewajiban itu tak dipenuhi oleh PT ISS, politisi PKB tersebut mempersilahkan kedua belah pihak kembali pada klausul-klausul yang tersurat di PKS. “Dilihat di situ saja. Khan pasti diatur soal sanksi jika ada salah satu pihak yang tak memenuhi kewajibannya,” pungkas legislator senior yang akrab disapa Gus Wawan itu.(pram/hans)
