 |
| Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Dhamroni Chudlori (Foto: sidoarjonews.com) |
DNN, SIDOARJO – Seluruh program Pemkab Sidoarjo bagi warga miskin dipastikan akan terkendala akurasi data kemiskinan. Apalagi setiap lembaga pelat merah yang berwenang dalam hal ini, punya basis data yang berbeda.
“Contohnya program pemberian makanan gratis untuk warga miskin. Sekarang mau pakai datanya siapa, punya Dinas Sosial atau BPS (Badan Pusat Statistik-red)?,” ujar Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori.
Menurutnya, perbedaan data ini jelas akan sangat menyulitkan. Mulai dari tahap perencanaan anggaran hingga pelaksanaan di lapangan. Dan bukan tidak mungkin justru akan menimbulkan kecemburuan bahkan konflik horizontal.
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh salah satu anggota Komisi yang membidangi Kesejahteraan Sosial itu, Aditya Nindyawan. Ia bilang, adalah kebodohan jika percaya pada akurasi data kemiskinan yang disajikan lembaga-lembaga tersebut.
 |
| Aditya Nindyawan (Foto: Sidoarjoterkini.com) |
“Itu kata Pak Bagong Suyanto (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya-red) yang pernah kami undang sebagai ahli dalam pembahasan komisi beberapa waktu lalu,” jelas politisi PKS itu.
Kedua legislator itu berpendapat, Pemkab Sidoarjo harus mau memperbaiki basis data kemiskinan itu jika memang berniat melanjutkan program-programnya tersebut tanpa menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Ayo belajar dari kasus data UHC kemarin. Mulai yang Alpard sampai Al Fatihah (orang kaya hingga orang yang sudah meninggal-red) masuk semua. Akhirnya ribut, diverval ulang dan hasilnya ada puluhan ribu orang yang namanya tercoret,” tambah Dhamroni.
Menurutnya, langkah yang paling aman dan nyaman untuk menuntaskan problem ini adalah menyerahkan proses pendataannya pada pemerintahan desa, yang berikutnya akan didelegasikan ke tiap-tiap pengurus RT dan RW,” jelas politisi PKB itu.
Berikutnya data yang masuk itu diverifikasi ulang oleh perangkat Dinas Sosial seperti fasilitator desa Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), petugas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
“Hasil ahirnya kemudian disahkan oleh tiga pilar desa, yakni kepala desa, Babinsa (TNI AD) dan juga Bhabinkamtibmas (Polri). Dengan cara itu kami yakin tingkat akurasinya pasti lebih tinggi karena mereka lebih paham kondisi riil di lapangan,” imbuh Dhamroni.
Selain itu, kemungkinan terjadinya permainan data juga akan lebih kecil mengingat ada tiga unsur dari lembaga berbeda yang mengesahkannya. Dan mereka juga pasti akan mempertimbangkan potensi konflik yang bisa timbul jika datanya amburadul.(hans/pram)
