 |
Bambang Haryo Soekartono (Foto: Courtesy www.bambangharyo.web.id)
|
DNN, JAKARTA – Anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai tidak rasional. Apalagi pembengkakannya hingga USD 2 miliar. Jika sebelumnya proyek itu dipatok senilai USD 6,07 miliar, kini menggelembung menjadi USD 8 miliar atau setara dengan Rp 114 triliun.
“Terlalu fantastis itu. Masa sampai segitu. Apalagi awalnya nilai penawaran dari China cuma sebesar USD 5,55 miliar. Kalau sekarang jadi segitu berarti terjadi kenaikan sekitar USD 2,5 miliar atau 40% lebih,” sergah anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS).
Ia yang ditemui di kantornya, Jumat (15/10/2021) pagi tadi menandaskan seharusnya pembengkakan biaya tersebut tidak dibebankan pada APBN, sesuai perjanjian awal dengan china pada saat pelelangan.
Karena itu politisi senior yang akrab dengan panggilan BHS tersebut mendesak BPK untuk turun tangan dan mengaudit anggaran kereta cepat tersebut. Pasalnya sebagian besar dana yang diinvestasikan tersebut menggunakan uang rakyat yang tersurat dalam APBN.
Sementara disisi lain moda angkutan darat dipastikan tidak akan bisa dinikmati masyarakat kecil karena bandrol tiketnya yang disesuaikan dengan nilai investasi yang ditanam. “Sangat tidak ekonomis yang akhirnya tidak akan diminati oleh masyarakat,” imbuh anggota DPR-RI periode 2014-2019 itu.
Menurutnya, investasi senilai Rp 114 triliun itu bisa diarahkan pada skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Dengan begitu akan menumbuhkan ekonomi masyarakat dan menampung tenaga kerja yang jauh lebih besar.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur itu mencontohkan, Pemerintah bisa memprioritaskan pembangunan Jalur Kereta Api Trans Sumatera yang saat ini masih kurang sekitar 1.500 kilometer.
“Proyek ini hanya butuh biaya Rp 45 triliun, dengan asumsi biaya pembangunan rel kereta api itu sebesar Rp 30 miliar perkilometer sebagaimana data dari Kemenhub (Kementerian Perhubungan-red),” jelas Alumni ITS tersebut.
Jaringan sabuk besi itu nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mendorong mobilisasi orang dan barang logistik. “Tentu itu jauh lebih bermanfaat mengingat antisiapasi jumlah penduduk sekitar akan mencapai 60 juta. Begitu juga dengan pergerakan barang,” tambah BHS.
Saat ini, pergerakan tersebut kerap kali terhambat lantaran banyaknya prasarana jalan di wilayah Sumetara, mulai dari ujung utara ke selatan yang mengalami kerusakan parah. Dengan adanya rel kereta trans sumatera tersebut, maka akan terjadi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia.
Bukan hanya itu, pemerintah juga bisa menambah jumlah rollling stock (rangkaian kereta api) di Sumatera hingga 200 rangkaian kereta api penumpang dan barang atau tiga kali lipat dibanding jumlah yang ada saat ini.
“Coba hitung, kalau setiap rangkaian kereta api seharga Rp 40 miliar, berarti untuk 200 rangkaian hanya butuh duit tak lebih dari Rp 8 triliun. Sehingga dengan total biaya Rp 53 triliun akan membawa dampak yang signifikan terhadap kenaikan ekonomi di seluruh Sumatera,” tukas BHS.
Efek domino yang muncul dari peningkatan jalur dan rangkaian kereta api trans Sumatera tersebut dipastikan jauh lebih besar daripada proyek pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung senilai Rp 114 Triliun.
“Apalagi uang segitu besarnya nantinya yang hanya bisa dipakai untuk mengangkut penumpang saja dan melayani tak lebih dari 15 juta penduduk yang mendiami Kota Jakarta dan Bandung,” pungkas Ketua Dewan Penasehat Gerindra Jawa Timur itu dengan nada tegas.(Satrio/pramono)
