DNN, SIDOARJO – Memasuki jilid ke-3, warga kota delta yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu Anti Korupsi (GM-SBAK) makin getol menyuarakan desakannya pada KPK untuk segera menuntaskan kasus pemotongan insentif ASN di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD).
Bahkan dalam aksi yang digelar Kamis (21/03/2024) sore tadi, jumlah elemen masyarakat yang terlibat semakin banyak. Salah satunya adalah keikutsertaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (BEM-Umsida) dalam aksi damai di depan Monumen Jayandaru Alun-alun Sidoarjo itu.
Bukan hanya itu, kuantitas pendemo pun juga semakin banyak dibanding dengan jilid pertama dan kedua lalu. “Bahkan kami siap sampai berjilid-jilid lagi sampai ada kejelasan tentang kelanjutan kasus ini,” ucap salah satu juru bicara GMSBAK, Nanang Romy.
Ia bilang kasus dugaan korupsi tersebut terkesan mandeg. Sejak mencuat menjelang perayaan Hari Jadi Sidoarjo (Harjasda) akhir Januari lalu hingga kini, belum ada perkembangan berarti dari kinerja KPK. Lembaga anti rasuah itu baru menahan dua pejabat di lingkungan BPPD Sidoarjo, yakni Ari Suryono dan Siska Wati.
Sementara itu, aktivis senior Sidoarjo yang selalu tampil dalam setiap aksi GMSBAK itu, Haryadi mendesak KPK lebih serius dan bertindak tegas dalam menangani kasus ini. "Kalau hanya berani nangkap ASN aja, lebih baik limpahkan saja kasus ini ke kepolisian,” tandasnya.
Sementara itu aktivis lainnya, Nanang Haromain mengatakan gerakan warga Sidoarjo ini bisa berlanjut hingga ke depan Gedung Merah Putih di Jakarta sana, jika KPK tak mampu bersikap tegas terkait kasus yang menghebohkan Sidoarjo bahkan nasional itu.
“Aksi kami ini berpotensi sampai di depan gedung KPK kalau lembaga anti rasuah itu masih saja tidak jelas dalam kasus ini," ujar founder Institute Research of Public Development itu. Dan ia tegaskan pula, bahwa aksi masyarakat yang menuntut keadilan ini tidak bisa dibungkam dengan cara apapun dan oleh siapapun.
Usai berorasi sambil membentangkan spanduk-spanduk dan poster dengan berbagai tulisan, para pengunjukrasa yang mengenakan pita hitam tersebut membagikan seribu paket takjil bagi warga Sidoarjo yang kebetulan melintas di depan alun-alun kabupaten.
Nanang Romi menjelaskan, pita hitam itu mengisyaratkan bahwa Sidoarjo tidak sedang baik-baik saja. "Sidoarjo sedang tidak baik-baik saja. Beberapa kepemimpinan selalu disatroni oleh KPK, Sidoarjo sekarang ini butuh pemimpin yang bersih," ujar Romi.(sein/pram)
