DNN, SIDOARJO – Hingga memasuki tahun keempat kepemimpinannya di Pemkab Sidoarjo, kebijakan-kebijakan yang dibuat duet Ahmad Muhdlor-Subandi dinilai belum berpihak pada masyarakat dan pemerintahan desa.
Salah satunya adalah tidak adanya pembebasan atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khususnya bagi warga yang mengurus sertifikasi lahannya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
"Di tahun 2023 lalu BPHTB didiskon 50%. Tapi per Januari 2024 ini diskonnya dihapus. Menjerit masyarakat kita. Saya telpon sekretaris BPPD (Badan Pelayanan Pajak Daerah-red), ia beralasan kebijakan diskon itu dihapus karena masyarakat belum bayar pajak," ujar Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Budiono.
Berbicara di depan warga dari berbagai wilayah Sidoarjo dalam acara buka puasa bersama di Warung Lontong Balap Pak Kumis di Desa Kedungturi Kecamatan Taman, Selasa (17/03/2024) kemarin malam, Budiono mengatakan sulit menerima dalih tersebut.
Pasalnya daerah lain yang nilai APBD-nya lebih kecil daripada Sidoarjo justru bisa menggratiskan pembayaran BPHTB dalam pengurusan PTSL. "Ada 15 kabupaten-kota yang bisa 0 rupiah, tapi di Sidoarjo hanya 50%. Itupun hanya diberikan setahun saja. Setelah itu warga harus kembali membayar sendiri BPHTB-nya 100%," ujar Kepala Desa Masangan Wetan itu.
Masalah pembiayaan inilah yang dirasa sangat memberatkan masyarakat miskin yang berniat mensertifikatkan lahannya sekalipun biaya PTSL sudah disubsidi oleh pemerintah pusat sehingga warga hanya diwajibkan membayar Rp 150 ribu untuk setiap bidang lahan.
"Keringanan pembayaran pajak BPHTB itu berguna untuk kebaikan bersama. Masa warga harus menjual bidang lahannya yang lain hanya untuk membayar biaya sertifikasi tanahnya?,” imbuh Kades yang berlatar belakang dosen di sebuah Universitas Negeri itu.
Selain itu Budiono juga menyoroti tidak adanya bantuan pendanaan dari Pemkab Sidoarjo untuk panitia desa pelaksana PTSL. Ia pun membandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya. “Di masa Abah Saiful dulu, setiap desa yang kebagian PTSL diberi dana Rp 47 juta, sekarang ini malah tidak ada sama sekali,” tandasnya.
Karena itu, ia menyarankan pada bupati maupun wakil bupati Sidoarjo yang berkuasa saat ini untuk memberikan perhatian lebih dari pemerintahan desa dan kebutuhan masyarakatnya jika ingin terpilih kembali dalam Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.
Sementara itu, pengamat politik dan pemerintahan Sidoarjo, Nanang Romi mengatakan masalah pajak, retribusi maupun penarikan dana pada masyarakat dalam bentuk lainnya menjadi isu yang sensitif saat ini. Terutama setelah adanya OTT yang dilakukan KPK terhadap dua orang pejabat di BPPD Sidoarjo beberapa waktu lalu.
Mencuatnya kasus tersebut dinilainya sudah mencederai kepercayaan masyarakat Sidoarjo untuk membayarkan pajaknya pada Pemkab Sidoarjo. "Untuk apa pendapatan daerah yang tinggi dari sektor ini kalau faktanya rakyat justru menjerit gara-gara terbebani urusan pajak. Sudah begitu dikorupsi lagi,” tandasnya.
Menurutnya, masalah uang insentif alias jasa pungut bagi pegawai BPPD itu sendiri sudah menjadi obyek pembicaraan dia kalangan ASN Sidoarjo sendiri. Itu karena nilainya yang cukup tinggi, jauh diatas uang insentif yang diterima pegawai non BPPD sehingga bisa disunat hingga 10-30%nya.
Aktivis lainnya yang ikut hadir di forum tersebut, Sujani bahkan dengan tegas mengatakan kasus korupsi di BPPD tersebut serta berbagai masalah di kota delta selama ini menunjukkan duet Muhdlor-Subandi gagal memimpin Kabupaten Sidoarjo dengan baik.(sein/pram)
