DNN, SIDOARJO – Bukannya terkurangi, nilai piutang daerah justru semakin meningkat setiap tahunnya. Bahkan besaran uang yang ‘nyantol’ di berbagai pihak tersebut jauh lebih besar daripada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
Dihubungi melalui selulernya, Rabu (24/04/2024) sore tadi, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto mengatakan hingga akhir 2023 lalu, besaran piutang dari pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah, termasuk dagulir mencapai Rp 625 Miliar lebih. Sedangkan Silpa di periode yang sama ‘hanya’ Rp 511 Miliar.
Dari jumlah piutang tersebut, pos terbesar berasal dari pajak daerah, yakni senilai Rp 533 Miliar lebih. Sumbernya meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Hiburan, Penerangan Jalan, Parkir, Pajak Air Tanah serta Bea Perubahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Tapi yang paling besar tunggakan PBB,” jelasnya.
Sedangkan dari sisi retribusi, pos-pos pendapatan yang tidak terpungut sesuai nilai jasa yang sudah diberikan diantaranya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ijin gangguan, pemakaian kekayaan daerah, persampahan dan kebersihan dan lain-lain.
“Di sektor ini, kontributor piutang terbesar adalah pembayaran retribusi stan di sekeliling GOR Gelora Delta. Pada akhir 2022 lalu, nilai sewa stan yang tidak tertagih mencapai Rp 2,2 Miliar. Dan di akhir 2023 lalu, justru mengalami peningkatan menjadi Rp 2,9 miliar,” imbuh legislator Gerindra itu.
Uang sewa aset Pemkab Sidoarjo yang juga belum masuk ke kas daerah adalah Toko dan Gudang (Togu) yang berjajar di sekeliling luar kompleks Pasar Larangan Kecamatan Candi. Nilainya hingga mencapai Rp 1,6 Miliar.
Lebih lanjut Bambang mengatakan jumlah piutang daerah itu justru terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Iapun mebandingkan dengan catatan piutang daerah pada akhir tahun 2022 yang tercatata sebesar Rp 623 Miliar. Ini berarti ada kenaikan Rp 2 Miliar dalam waktu satu tahun.
Berdasarkan data ini, politisi asal Candi itu menuding Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani masalah ini tidak mampu bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugasnya. “Kalau kinerjanya OPD itu bagus, ya harusnya ada penyelesaian piutang-piutang itu,” tandasnya lagi.
Karena itu ia pun mengusulkan pada Pemkab Sidoarjo untuk membentuk tim khusus yang melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH). Tujuannya agar piutang-piutang tersebut bisa berkurang dan bukan malah bertambah setiap tahunnya.
“Dan sekaligus harus bisa dipastikan, apakah uang-uang itu memang benar-benar belum dibayar atau justru ‘nyanthol’ di pihak tertentu sehingga tak pernah tersetorkan ke kas daerah sampai saat ini,” pungkas Bambang.(sein/pram)
.jpeg)
