DNN, SIDOARJO – Sambil sesenggukan dengan nada bergetar, Kabid Kebudayaan dan Sastra, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo mengatakan, “bahwa dana APBD itu tidak diterimakan pada saya….”
‘Drama’ penuh tangis itu terjadi saat digelarnya hearing atau rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sidoarjo yang menghadirkan komunitas dalang gagrak Porongan, dan staf Dikbud, Rabu (06/03/2024) sore tadi.
Kegiatan itu sendiri dilakukan sebagai respon Komisi D atas keluhan yang disampaikan komunitas dalang terkait penyerapan dana sebesar Rp 600 juta untuk pagelaran wayang kulit gagrak Porongan yang bakal dilaksanakan di 12 lokasi di wilayah kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2024 ini.
Perwakilan para dalang, Ki Tawar mengatakan silang-sengkarut ini terjadi lantaran Bidang Kebudayaan Dikbud tidak mau melaksanakan perintah Bupati Sidoarjo untuk menyerahkan teknis penyelenggaraan pagelaran wayang kulit khas Sidoarjo-an itu pada Dekesda.
Salah satu indikasinya adalah penunjukkan Ki Pringgo sebagai dalang untuk pementasan yang sedianya akan dilakukan di Desa Candi Pari Kecamatan Porong di akhir Pebruari lalu. Menurut Ki Tawar, saat itu Kartini hanya memberikan budget sebesar Rp 21 juta, padahal alokasi dana yang tersedia sebesar Rp 50 juta per kegiatan sebelum dipotong pajak.
Anggapan itulah yang kemudian dibantah oleh Kartini di forum hearing tersebut. Dalam kesempatan itu ia juga mengklarifikasi pemberitaan beberapa media massa yang dianggap menyudutkannya dalam masalah ini dengan berurai air mata.
Kabid Kebudayaan itupun menceritakan rentetan perencanaan hingga tersuratnya anggaran sebesar Rp 600 juta tersebut di APBD Sidoarjo 2024. Termasuk proses konsultasinya dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Sidoarjo terkait penggunaan anggaran tersebut.
"Saya tegaskan lagi, uang Rp 600 juta itu terkait dengan Renja (Rencana Kerja-red) Dikbud. Jadi pertanggungjawaban kegiatan dan administrasinya menjadi tanggung jawab dinas terkait, bukan Dekesda. Sedangkan soal teknis pelaksanaannya, monggo dirembug bersama," tutur legislator PKB itu.
Pernyataan itu diamini anggota Komisi D lainnya, Bangun Winarso. Di forum tersebut ia mengusulkan agar Dikbud menunjuk pihak ketiga sebagai Event Organizer (EO) yang menjalankan kegiatan itu. Namun EO tersebut harus bisa mengenal para dalang itu agar tidak menimbulkan masalah baru.
Menanggapi usulan dari politisi PAN tersebut, Kartini mengatakan punya perusahaan EO yang sudah biasa bekerjasama dengan pihaknya karena dianggap telah teruji integritas dan administrasinya. Namun ia tetap membuka kesempatan pada pihak lainnya. “Selama mampu memenuhi syarat itu, boleh saja sih," tukasnya.
Disisi lain pendamping para dalang gagrak Porongan, Ali Subhan meminta agar rekanan itu diserahkan pada pelaku kesenian tradional itu sendiri. "Kalau bisa ya biarkan diatur sendiri, karena yang tahu soal dalang dan pagelaran wayang kulit ya mereka-mereka sendiri," ucapnya tegas.
Usulan itupun disetujui bersama sehingga akhirnya terjadi kesepakatan antara pihak Dikbud Sidoarjo, Komunitas dalam gagrak Porongan dan juga Dekesda. Dan drama ‘perseteruan’ diantara merekapun terselesaikan di forum tersebut.(sein/pram)
