DNN, Sidoarjo – Komisi D DPRD Sidoarjo meminta seluruh aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna membantu menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di kota delta.
“Kami berharap mahasiswa bukan hanya demo di jalanan, tapi lebih pada memberikan masukan yang konstruktif untuk menyelesaikan masalah yang ada,” pinta Ketua Komisi D, Abdillah Nasikh pada perwakilan pengurus HMI Cabang persiapan Sidoarjo yang menemuinya, Rabu (21/02/2024) siang tadi.
Diantaranya persoalan-persoalan infrastruktur, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Menurutnya, peran aktif dari pemikiran mahasiswa tersebut dapat menjadi solusi guna menjawab setiap tantangan dan persoalan daerah, khususnya di Sidoarjo.
Sebaliknya pemerintah daerah, termasuk DPRD juga akan berusaha membantu para mahasiswa dalam study maupun kegiatan yang lain. Termasuk bantuan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan Latihan Kader (LK) II yang dilaksanakan di Sidoarjo pada 25 Pebruari sampai 4 Maret 2024 mendatang.
"Secara personal kami baru selesai berkontestasi, masih ngos-ngosan. Tapi secara kelembagaan tetap akan kami sampaikan pada Pimpinan Dewan, semoga dapat memberikan solusi," ujarnya menanggapi proposal yang diajukan pengurus HMI cabang persiapan Sidoarjo.
Anggota Komisi D, Bangun Winarso yang ditemui seusai audiensi tersebut berharap agenda LK II itu bisa berjalan lancar sehingga HMI Cabang persiapan Sidoarjo dapat segera naik statusnya menjadi cabang penuh.
Sementara itu, Ketua HMI cabang persiapan Sidoarjo, Rafi memberikan apresiasinya pada Komisi D yang menerimanya. "Sebelumnya kami sudah enam kali berkirim surat ke bupati Sidoarjo tapi tidak mendapatkan respon,” keluhnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini sangat penting artinya karena menjadi syarat untuk menaikkan status kelembagaannya. Pasalnya, jika sudah berstatus cabang penuh, HMI Sidoarjo bisa memiliki hak veto di forum konggres dan bukan hanya sebagai peserta undangan.
Persoalannya, hingga saat ini mereka masih terkendala dengan pemenuhan biaya operasional dan akomodasi karena uang registrasi yang mereka dapatkan dari para peserta tidak dapat mencover seluruh keperluan penyelenggaraan acara itu.
LK II itu sendiri rencananya akan dimulai dengan proses screening yang dilaksanakan di kantor Bakesbangpol. Setelah itu barulah berlanjut ke Smanor untuk tahap materi LK II yang diikuti 40 kader HMI dari berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah itu 10 orang diantaranya adalah kader dari Sidoarjo.
“Awalnya ada 160 orang kader yang ikut mendaftar. Mereka diseleksi secara ketat, salah satunya melalui penulisan jurnal ilmiah. Dari situ kemudian dipilih 40 orang yang ditetapkan sebagai peserta LK II,” pungkas Rafi.(sein/pram)
