Pekerja proyek pembangunan taman bahu jalan yang masih sibuk menuntaskan garapannya meski sudah terlambat 29 hari dari jadwal yang ditentukan sebelumnya.
DNN, SIDOARJO – Molornya penggarapan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di kota delta terjadi akibat lemahnya Pemkab Sidoarjo dalam menata pola mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan.
“Intinya begini, kelemahan ini menyeluruh dari hulu sampai hilirnya,” tandas anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, HM Nizar yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (24/01/2024) siang tadi. Mulai dari tata kelola waktu, penentuan pemenang tender hingga pengawasan yang dilakukan.
Proyek-proyek molor yang disorotnya itu diantaranya lanjutan pembangunan Gedung SMP Negeri 2 Tulangan senilai Rp 5,4 Miliar. Lalu pembangunan gedung SMP Negeri 2 Prambon yang berbandrol Rp 6,6 Miliar.
Yang paling kentara adalah proyek Revitalisasi Taman Alun-Alun Kabupaten dan Median Jalan Sekitarnya yang menelan dana lebih dari 6 Miliar. Juga proyek pembangunan Trotoar Jalan Perkotaan di kawasan GOR Gelora Delta hingga sepanjang Jalan Lingkar Barat Sidoarjo yang dibiayai APBD 2023 sebesar Rp 9,1 Miliar.
Diatas pedestrian sepanjang 1.210 meter tersebut selanjutnya dibangun taman yang dilengkapi dengan lampu-lampu jalan dan pernak-pernik lainnya yang didanai uang rakyat sebanyak Rp 6,2 Miliar. “Itu belum termasuk anggaran untuk membayar konsultan perencanaan. Tapi semua itu gagal diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu ditentukan sebelumnya,” tambah Nizar.
Legislator DPRD Sidoarjo yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar itu mengatakan menejemen tata kelola proyek infrastruktur itu harus dimulai dari perhitungan waktu yang cermat pada saat perencanaan.
“Prosesnya khan dimulai dari lelang konsultan perencanaan, konsultan pengawas dan kemudian baru kontraktor pelaksana. Timelinenya harus diatur. Butuh berapa lama di tahapan ini. Seharusnya yang begini-begini ini sudah bisa dimulai sejak awal tahun seperti saat ini, khususnya untuk proyek penataan kota,” ujar politisi senior itu.
Dengan begitu kontraktor pelaksana punya rentang waktu yang cukup untuk menuntaskan garapannya. Termasuk mempertimbangkan segala kemungkinan yang bisa menimbulkan kendala-kendala teknis dalam proses pengerjaan.
“Kalau tahapan ini baru dimulai di triwulan kedua sehingga penggarapannya baru bisa dilakukan di akhir triwulan ketiga, ya pasti sulit menyelesaikan proyeknya di akhir tahun. Perlu kerja yang sangat keras,” imbuh Nizar.
Faktor kedua adalah kecermatan Pemkab Sidoarjo dalam menentukan mitra kerjanya. Mulai dari konsultan perencana, pengawas maupun penggarap. “Pilih yang profesional. Kalau punya rekam jejak yang kerjanya lelet, ya jangan diambil. Jangan hanya melihat nama perusahaannya, tapi siapa pengendalinya. Karena satu kontraktor bisa punya banyak PT dan CV,” tukasnya.
Dan jika ternyata sang kontraktor berani mengambil proyek tertentu dengan tenggat waktu yang mepet, harusnya bisa diperhitungkan berapa banyak tenaga yang harus dikerahkan. “Kalau kemudian berdalih keterlambatan itu karena masih harus nunggu teknisi kelistrikan dan semacamnya, khan konyol,” kata Nizar lagi.
Dan ujung dari semua itu adalah kualitas kinerja dari sang kontraktor pengawas yang harus bekerja sesuai tugas dan fungsinya. “Mereka itu kita bayar mahal lho. Masa uang sebesar ratusan juta rupiah kita buang-buang untuk membayar pengawas yang hanya buat pantes-pantesan saja,” sergah Bupati LIRA Sidoarjo itu.
Memang, keterlambatan itu membuat kontraktor pelaksana harus membayar denda yang besarannya sudah tertera di aturan yang berlaku. “Ini bukan soal berapa nilai rupiah yang kembali ke kas daerah, tapi soal wajah kota yang jadi amburadul. Apalagi kawasan GOR itu ibarat etalasenya Sidoarjo,” pungkas Nizar.(pram/hans)
