DNN, SIDOARJO – Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasikh mengusulkan pada Pemkab Sidoarjo untuk meningkatkan honorarium kader kesehatan di tingkat desa menjadi Rp 500 ribu per orang untuk setiap bulannya.
Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan untuk meningkatkan semangat para kader kesehatan tersebut dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu pemerintah untuk membentuk masyarakat yang sehat.
Dalam hal ini diantaranya mencegah terjadinya wabah penyakit seperti Demam Berdarah Denque (DBD), menekan tingginya Angka Kematian Ibu Hamil dan Balita (AKI dan AKB), serta memastikan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Anak untuk meminimalisir terjadinya stunting.
Program-program Pemkab Sidoarjo inilah yang kemudian diturunkan ke desa secara parsial atau terpisah-pisah. Namun masalah banyak desa yang kesulitan mencari kader-kader kesehatan untuk menangani setiap program itu karena besaran honor yang diberikan terlalu kecil.
“Contoh saja, untuk kader Posyandu hanya dihonor Rp 25 ribu/orang/bulan. Padahal diantara mereka ada yang kemudian merangkap menjadi kader Jumantik (Juru Pemantau Jentik-red), PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa-red) dan lain-lain yang rata-rata honornya hanya puluhan ribu rupiah saja per bulan untuk setiap program,” jelas Nasikh.
Karena itu ia mengusulkan agar seluruh program kesehatan masyarakat itu dipercayakan pada beberapa orang tertentu yang punya komitmen kuat di bidang tersebut. Dengan begitu besaran honor yang mereka terima juga disatukan.
Termasuk diantaranya, honor untuk kader Posyandu juga perlu ditingkatkan minimal Rp 50 ribu- Rp 100 ribu/bulan untuk setiap orang. Disebutkannya, hingga akhir 2022 lalu tercatat ada 7400 orang kader Posyandu berdasarkan SK Dinas Kesehatan (Dinkes) yang alokasi anggarannya melekat pada masing-masing Puskesmas.
“Tapi angkanya itu masih bisa terus bertambah karena cukup banyak yang belum ter-SK-kan sehingga honor mereka ditanggung Pemerintah Desa. Nilainya pun beragam karena disesuaikan dengan kekuatan fiskal masing-masing desa,” tambahnya.
Legislator asal PKB itu menandaskan, usulan ini layak dipertimbangkan oleh Pemkab Sidoarjo mengingat peran para kader kesehatan desa sebagai ujung tombak yang paling elementer dalam menyiapkan generasi yang sehat.(pram/hans)
