DNN, SIDOARJO – Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi meminta para Kepala Desa untuk tidak terlalu khawatir dengan rencana sertifikasi lahan-lahan yang selama ini dipakai untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan oleh Pemkab Sidoarjo.
“Tidak ada benefit apapun yang didapat, baik oleh Pemkab maupun Pemdes (pemerintah Desa-red) saat menguasai aset lahan fasum khususnya untuk pendidikan dan kesehatan. Wong tanah itu juga tidak bisa dijual bahkan ditukar guling pun tidak boleh,” kata Wabup sat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/12/2022) siang tadi.
Menurutnya, sama sekali tidak mungkin jika Pemkab Sidoarjo diminta membeli tanah-tanah yang dipakai untuk gedung SD maupun SMP Negeri juga Puskesmas serta Puskesmas Pembantu (Pustu) dari Pemdes. “Kalau sampai terjadi jual-beli, ya bisa langsung ditangkap polisi,” tandasnya.
Wabup Subandi menjelaskan, langkah Pemkab untuk mensertifikatkan lahan-lahan tersebut semata-mata bertujuan untuk mengamankan aset. “Lalu apa bedanya, baik atas nama Pemkab maupun Pemdes, khan maksudnya untuk itu,” imbuhnya.
Menurutnya, kegelisahan para Kades yang khawatir dituding menghilangkan aset desa karena menyerahkannya pada Pemkab, juga sangat tidak beralasan. “Khan ada mekanisme Musdes (Musyawarah Desa-red). Tidak masalah itu, asalkan proses pelepasan itu dilakukan melalui forum tersebut,” jelas Subandi.
Apalagi hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014, khususnya pasal 54 ayat 2f yang menerangkan bahwa salah satu materi yang dibahas di forum yang melibatkan berbagai unsur masyarakat tersebut adalah pelepasan aset desa.
Lebih lanjut dijelaskannya, terkait sejarah atau riwayat tanah yang saat ini telah digunakan sebagai lahan bangunan sekolah negeri dan fasilitas kesehatan tersebut juga tidak perlu dipermasalahkan lagi karena semuanya sudah diatur dalam piranti hukum tersebut.
“Khan semuanya sudah jelas diatur dalam Undang-undang itu, bahwa apapun namanya, baik itu tanah cuwilan, tanah hansip, tanah ganjaran dan sebagainya, sekarang disebut sebagai aset desa. Jadi tidak ada urusannya dengan pribadi,” tambah Wabup yang juga Ketua DPC PKB Sidoarjo itu.
Dan yang paling penting dari semuanya itu, tandas Subandi, adalah klausul yang tertulis di pasal 76 ayat 5 yang berbunyi, ‘Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.’
“Jadi apa lagi yang mesti dipersoalkan,” sergah. Karena itu Subandi meminta pada semua Kepala Desa di kota delta untuk bahu-membahu dengan Pemkab Sidoarjo untuk mengamankan aset berupa lahan tersebut termasuk pemeliharaan bangunan yang ada di atasnya.
“Melalui proses sertifikasi tersebut, Pemkab bisa lebih leluasa untuk mengalokasikan anggaran guna perawatan dan pemeliharaan gedung SDN maupun SMP Negeri itu, termasuk yang untuk Pustu dan Puskesmas,” pungkasnya.(hans/pram)
