DNN, SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo menilai mutasi 201 pejabat eselon 2 hingga 4 di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang dilakukan beberapa hari lalu sangat carut marut dan penuh kejanggalan.
Diantaranya posisi jabatan baru yang diumumkan petugas protokoler ketika pelantikan yang berbeda dengan isi SK Bupati yang diterima. Misalnya Solichin yang diumumkan menduduki jabatan baru sebagai Camat Tulangan, namun dalam SK-nya justru menempatkannya sebagai Camat Sukodono.
"Kenapa itu kok bisa salah? Ini ada rekamannya lho dan sudah beredar," tandas Ketua Komisi A, Dhamroni Chudlori dengan nada tinggi di forum yang dihadiri Plt Sekda dan juga Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo itu.
Ia juga mempertanyakan tentang adanya pejabat yang tidak ikut dilantik oleh bupati Sidoarjo pada saat itu namun justru menerima surat mutasi. Selain itu dari ratusan pejabat yang dilantik, namun hanya lima orang saja yang posisi jabatan barunya diumumkan oleh petugas protokol.
Menurut Dhamroni, gara-gara kejanggalan tersebut ia mendapatkan banyak pengaduan dari masyarakat. Namun saat hal itu ingin dikonfirmasikan, Sekretaris BKD, Zainul Arifin Umar justru sama sekali tak merespon ketika ditelepon. "Saya sudah hubungi anda tujuh kali namun tidak diangkat, dan anda juga tidak telpon balik!," ujarnya geram.
Zainul terlihat begitu gugup saat dicecar pertanyaan terkait kejanggalan-kejanggalan tadi. Pejabat yang masih berusia muda itupun menuding pihak protokol yang salah baca. Namun ketika didesak lagi, Zainul justru memberikan jawaban yang berbeda. "Karena penulisan pak, ya karena penulisan," jawabnya.
Dalih yang dilemparkan Sekretaris BKD Sidoarjo itu kontan membuat Dhamroni dan anggota Komisi A yang hadir di forum tersebut kecewa. "Anda semua dengar sendiri tadi, jawaban dari sekretaris BKD pada setiap pertanyaan yang kami lontarkan, menurut kami semuanya tidak ada yang memuaskan," ucapnya pada wartawan.
Di akhir pertemuan, Komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan itu meminta pada BKD untuk mengirimkan data pejabat yang dilantik kemarin dan juga pos pos jabatan baru yang mereka tempati.
“Komisi A sangat membutuhkan data itu sebagai bahan untuk menjalankan fungsi kami di bidang pengawasan," ungkap legislator PKB itu. Namun sampai berita ini ditayangkan, Dhamroni yang dihubungi melalui selulernya menyatakan belum menerima data yang dimintanya.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala BKD Sidoarjo, Imam Mukri menyampaikan permohonan maaf atas carut marutnya mutasi jabatan kemarin. "Selaku pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah, saya meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh adik-adik saya. Saya juga menyampaikan terima kasih pada komisi A atas atensi yang diberikan pada kami," ungkapnya.
Sementara itu Plt Sekretaris Daerah Sidoarjo, Andjar Surjadianto menyatakan pihaknya akan mencoba menggali lebih dalam tentang permasalahan yang terjadi terkait mutasi jabatan itu. "Tapi kata kuncinya adalah sangat sepakat kalau ini menjadi pembelajaran kita bersama," pungkasnya.(Hans/Pram)
