DNN, SIDOARJO - Rencana Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor yang hanya mengalokasikan dana insentif untuk Ketua RT-RW di level Kelurahan pada tahun anggaran 2023 mendatang dianggap sangat diskriminatif.
"Pertimbangannya apa dan bagaimana? Kelurahan di Sidoarjo yang hanya 31 diakomodir, sedangkan desa yang jumlahnya 322 malah diabaikan," ujar Sekretaris DPD Partai Golkar Sidoarjo, Khoirul Anam yang ditemui di kantornya, Kamis (17/11/2022) siang tadi.
Menurutnya kebijakan yang diskriminatif semacam ini justru kontra produktif karena hanya akan menimbulkan gesekan di akar rumput. Pasalnya ada pihak yang dianggap anak emas, sedangkan pihak lainnya justru dianaktirikan.
"Insentif RT-RW ini beda konsep dengan program Kurma (Kartu Usaha Perempuan Mandiri-red) maupun bedah warung yang bisa bergantian obyek penerimanya setiap tahunnya. Jadi dana insentif ini harus dikucurkan ke semua pengurus lingkungan, baik di desa maupun kelurahan pada waktu yang bersamaan," katanya lagi.
Terkait ketersediaan anggaran, menurut Khoirul sudah pasti ada dan bisa diolah karena kebutuhannya 'hanya' Rp 48 Miliar dari nilai pendapatan daerah yang tercantum dalam RAPBD Sidoarjo 2023 sebesar Rp 4,5 Triliun. "Saya pikir, semua ini berpulang pada good will, niat baiknya ada atau tidak," pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam penyampaian jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD beberapa waktu lalu, Bupati Sidoarjo mengatakan tahun depan pihaknya akan mengalokasikan dana Insentif RT-RW untuk wilayah Kelurahan saja. Sedangkan untuk desa akan dialokasikan di tahun anggaran 2024 mendatang. (pram/hans)
