DNN, SIDOARJO - Kasus penipuan rekrutmen pegawai pemerintahan kembali terjadi di Sidoarjo. Gegara dijanjikan menjadi pegawai di kalangan pemerintahan, seorang warga di Sidoarjo ditipu 65 juta rupiah.
Diketahui warga tersebut berinisial AS (25) warga Desa Bluru Kidul. Ia ditipu oleh KSM (57) warga Dusun Beciro, Jumputrejo, Sukodono.
Saat ditemui dirumahnya, AS memaparkan bahwa semula ia diberitahu oleh anak KSM berinisial HA (25) yang juga temannya, ia awalnya diberi informasi jika ayahnya bisa memasukkan orang sebagai pegawai pemerintahan.
AS juga diberitahu, jika saat itu lembaga pemerintahan sedang membutuhkan orang untuk ditempatkan sebagai pegawai penyalur gaji.
"Jadi kejadiannya itu bulan Oktober 2019. Saya ditawari teman saya itu (HA-red) kata dia, Ayahnya bisa membantu memasukkan ke lembaga pemerintahan. Saya ndak punya pikiran aneh-aneh karena HA itu juga teman saya sekolah," ujar AS saat dikonfirmasi langsung dirumahnya. Selasa (21/6).
Dari informasi yang disampaikan oleh AS. Ia ditawari kerja di sebuah lembaga pemerintahan bernama LP5N-NKRI.
"Pas saya sama orang tua saya kerumah HA, saat itu ditemui oleh ayahnya yakni KSM. Kata pak KSM LP5N-NKRI itu semacam lembaga negara yang menyalurkan gaji para pegawai honorer," imbuhnya.
AS awalnya mengaku tidak curiga. Dia dimintai sejumlah uang sebagai jaminan berkas pendaftarannya bakal lolos. Sehingga AS pun bisa bekerja di lembaga LP5N-NKRI tersebut. Dia dijanjikan penempatan untuk wilayah Sidoarjo.
"Saya akhirnya bersama orang tua saya datang ke rumahnya besoknya. Di sana kami menyerahkan uang Rp 53 juta untuk pembayaran awal," ucapnya.
Sayangnya, hingga bulan Mei 2020, pekerjaan yang dijanjikan itu tak kunjung terwujud. Malahan, AS masih dimintai uang oleh pelaku secara bertahap Rp 2 juta dan Rp 10 juta. Tujuannya untuk pengambilan nomor identitas pegawai negara.
"Iya biar SK juga keluar. Tapi sampai sekarang gak ada kejelasan. Saya hanya dikasih seragam warna coklat saja," ujarnya.
Saat ini, perkara tersebut sudah dilaporkan ke Polresta Sidoarjo. AS berharap, bisa mendapatkan keadilan melalui laporan itu. Sehingga pelaku bisa mendapatkan efek jera karena telah tega melakukan tindak pidana penipuan tersebut.(Hans/Pram)
