DNN, SIDOARJO – Komisi B DPRD Sidoarjo akan berusaha menyeimbangkan fungsi sosial dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang berlokasi di Kelurahan Tambak Kemerakan Kecamatan Krian.
“Harus seimbang. Artinya aset tersebut tidak dibuat semata-mata dengan pertimbangan bisnis demi menambah kas daerah tapi ada fungsi sosial kemasyarakat yang justru harus dikedepankan,” tandas anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Sudjalil ketika ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Bambang Pujianto (kiri), Didik Prasetyo (tengah), Sudjalil (kanan)
Karena itu Dinas PU Perumahan dan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim-CKTR) yang mengelola Rusunawa berlantai 5 itu tetap harus menyediakan ruang bagi warga berpenghasilan minim yang membutuhkan tempat tinggal yang layak huni.
“Disana khan ada 100 kamar, setidaknya yang 20 atau 25 persen sediakan khusus untuk warga miskin. Mereka ini harus diberi dispensasi khusus berupa diskon uang sewa rusun yang harus dibayar setiap bulannya,” tambah legislator PDI Perjuangan asal Krian itu.
Namun disisi lain, mereka tetap harus mengikuti aturan yang ada di rusunawa tersebut. Termasuk diantaranya membayar uang sewa secara rutin setiap bulannya dan ikut membantu menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B, Didik Prasetyo mengatakan terlepas dari fungsi sosial tersebut, keberadaan Rusunawa itu harus tetap dioptimalkan dalam hal okupansi atau huniannya. Pasalnya, saat ini baru 21 kamar saja yang sudah terisi. Sedangkan ruang lainnya kosong, bahkan sebagian diantaranya malah rusak.
Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Tambak Kemerakan Kecamatan Krian.
“Sekarang kendalanya apa. Kalau memang karena kondisinya itu, khan ada biaya perawatan. Jika memang belum dialokasikan, nanti akan kami anggarkan dalam PAK (Perubahan Anggaran Keuangan-red),” ujarnya.
Menurutnya, optimalisasi tingkat hunian tersebut mutlak dilakukan agar Rusunawa yang dibangun pada 2017 tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Apalagi jika mengacu pada perda tentang penetapan tarif sewa, nilainya jauh lebh murah ketimbang kos-kosan yang ada di sekitarnya.
“Hitung-hitungan bisnisnya gampang saja. Dengan tarif Rp 400 ribu sebulan sudah bisa menempati rumah susun dengan fasilitas seperti itu. Apalagi untuk yang lantai atas khan malah lebih murah,” tambah politisi PDI Perjuangan asal Tulangan itu.
Untuk bisa menjembatani kedua fungsi tersebut, Ketua Komisi B, Bambang Pujianto berencana akan mengajak rekan-rekannya untuk tour of duty ke Rusunawa Krian. Tujuannya supaya mereka bisa melihat langsung kondisi aset daerah tersebut sekaligus menyerap informasi terkait kendala dan potensinya.
“Kalau perlu, seusai kunjungan itu kami akan gelar hearing dengan Dinas Perkim, Camat Krian juga Lurah Tambak Kemerakan serta OPD terkait lainnya untuk mencari solusi terbaik,” imbuh politisi Partai Gerindra itu.
Disisi lain, Kabid Perumahan dan Permukiman Dinas PU Perkim-CKTR Sidoarjo, Slamet Budiarto mengaku sudah menginventarisir persoalan-persoalan yang menyebabkan tidak lakunya Rusunawa Krian hingga saat ini.
Selanjutnya, ia akan membuat telaah dan usulan program kegiatan agar bisa ‘meramaikan’ lagi rumah hunian bertingkat itu. Dalam catatannya, Rusunawa Krian pernah dihuni 58 keluarga. Namun seiring perjalanan waktu jumlahnya menyusut hingga tersisa 21 KK.
“Nanti akan kami sampaikan jika memang diundang untuk hearing. Kami pikir persoalan ini akan lebih cepat teratasi dengan adanya dukungan dari DPRD,” kata Budi. Apalagi sebentar lagi RSUD Sidoarjo Barat juga akan segera beroperasi sehingga diharapkan Rusunawa ini bisa mendukung keberadaan rumah sakit bertipe C itu.(adv/hans)
