 |
| Salah satu titik lokasi parkir (foto ist) |
DNN, SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo menganggap tiga perusahaan calon mitra proyek kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan memiliki performa yang setara dan berimbang. Karena itu pemenang dalam lelang tender ini akan ditentukan besaran nilai yang mereka ajukan.
“Kita anggap sama lah. Jadi siapa yang memberikan penawaran terbesar akan ditetapkan sebagai pemenang,” jelas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo, Benny Airlangga yang dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (21/01/2021) siang tadi.
Seperti diberitakan sebelumnya, ada lima perusahaan dari berbagai daerah yang mengikuti lelang proyek ini. Setelah seleksi administrasi, tim seleksi menyatakan ada tiga perusahaan yang lolos dan berhak mengikuti lelang terbuka. Ketiganya adalah PT Indonesia Sarana Service-KSO, PT Piramida Teknologi Informasi, dan PT Prasetya Dwidharma (INKOPPOL)-KSO.
Dalam proyek ini, Pemkab Sidoarjo membuka penawaran di angka Rp 20,4 miliar untuk pengelolaan 351 titik parkir selama tahun 2022. Tahun berikutnya setorannya ke kas daerah ditambah 5% dari nilai tender. Dan di tahun terakhir kontrak, bilangan rupiahnya kembali didongkrak 7,5%.
Aturan mainnya, pihak mitra harus menyetor lebih dulu nilai proyek yang disepakati kedua belah pihak.
Selanjutnya mereka harus menyediakan SDM sekaligus dengan hardware dan software untuk penerapan e-parking. Namun di tahun pertama, mereka masih diperkenankan untuk menggunakan karcis parkir jika perangkat lunak dan beratnya belum tersedia.
Sesuai hasil pemetaan yang dilakukan pihak konsultan, potensi pendapatan dari pengelolaan parkir tepi jalan di seluruh wilayah Sidoarjo di tahun 2022 ini maksimal sebesar Rp 98 Miliar dan minimal Rp 68 miliar.
Hanya saja, jadwal lelang tender mitra pengelola parkir ini kembali molor dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya karena adanya permintaan dari calon mitra peserta lelang. Benny menginformasikan proses lelang terbuka baru akan digelar Rabu (27/01/2021) pekan depan.
“Jadwal awalnya memang 24 Januari, tapi para peserta lelang minta diundur karena proses penyetoran bank garansi sebagai uang jaminan lelang butuh proses yang lebih panjang,” sebut mantan Asisten II Sekda Kabupaten Sidoarjo itu.
Lebih lanjut dijelaskannya, sesuai aturan, semua peserta lelang wajib menyetorkan lebih dulu uang jaminan lelang sebesar 3% dari nilai pagu proyek atau setara dengan Rp 600 juta pada 19 Januari mendatang sebelum mengikuti lelang terbuka.
"Seperti rencana awal, penetapan pemenang tender langsung dilakukan usai lelang terbuka di tanggal 27 Januari dan hari itu juga hasilnya akan dikirim ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan," pungkas Benny.(pram/hans)
