DNN, SIDOARJO – Selasa (04/01/2022) sore tadi, politisi Nasional, Bambang Haryo Soekartono atau BHS datang ke studio Radio Suara Sidoarjo (SuSi) untuk menyampaikan rasa simpatinya atas nasib karyawan yang diputus kontraknya di akhir tahun lalu.
Dalam kunjungannya tersebut, BHS banyak mendengar keluhan para kru radio milik Pemkab Sidoarjo itu. Terutama saat mendengar kisah mereka untuk mendapatkan Ijin Siaran Radio (ISR) di kanal FM yang sudah diperjuangkan sejak tahun 2017 lalu.
Mantan staf keuangan Radio SuSi, Ahmad Fatcurrozi mengatakan tak mudah untuk mendapatkan ISR tersebut. Mereka harus berproses begitu lama untuk memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan untuk bisa mengantongi ijin siaran di kanal FM.
“Ada sekitar lima atau enam tahapan yang harus dijalani untuk bisa dapat itu. Dan informasinya, dalam satu atau dua bulan ini ISR tersebut sudah turun. Jarang ada radio pemerintah yang bisa dapat. Biasanya sudah langsung diambil radio swasta,” tambahnya.
Karena itulah, ia dan 16 orang rekannya yang lain merasa kecewa saat kontrak kerja mereka tak dilanjutkan di tahun ini. “Masa diputus kontrak begini saja. Padahal kami sudah berjuang untuk membesarkan Suara Sidoarjo sejak lima tahun lalu,” katanya.
Mereka berharap bisa tetap dikaryakan di bidang lain di lingkungan Pemkab Sidoarjo, terutama di bidang yang mereka kuasai saat ini. Apalagi mereka juga mendengar Dinas Kominfo Sidoarjo baru saja membuka lowongan baru untuk mencari puluhan tenaga fungsional non ASN di berbagai posisi.
“Yang jelas sebagian besar dari kami sekarang masih menganggur karena memang tidak siap untuk melompat kemana. Kita berharap ada kebijakan dari Pemkab untuk kami,” imbuh mantan karyawan Radio SuSi lainnya.
BHS sendiri mengaku trenyuh setelah mendengar penuturan mantan karyawan radio pelat merah itu. “Kalau saja aturannya memperbolehkan, saya mau beli radio ini biar bisa tetap mempekerjakan mereka,” ungkap mantan calon bupati Sidoarjo tersebut.
Menurutnya, seharusnya Pemkab mempertahankan keberadaan media massa elektronik itu. Pasalnya, radio ini punya kemampuan yang besar untuk mensosialisasikan program-program pemerintah pada masyarakat.
Selain itu, radio yang sudah dikelola secara profesional itu juga sangat dibutuhkan oleh warga kota delta. “Radio ini harusnya bisa menjadi sarana yang efektif dan murah bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan komoditasnya pada publik,” tambah Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Jawa Timur itu.
Pernyataan itu dibenarkan Rahmi Aulia, salah seorang pegiat UMKM Sidoarjo yang ikut serta dalam kunjungan BHS bersama timnya itu. Menurut ia para pengusaha kecil sepertinya sudah merasakan manfaat dari keberadaan radio ini.
“Sayang sekali kalau radio ini sampai ditutup. Soalnya kami dapat jadwal talkshow secara rutin seminggu sekali disini. Gratis lho. Dan saat itu kami juga bisa mendisplai produk yang kami jual,” sebutnya.
Hal itu memaungkinkan karena Radio SuSi menayangkan siarannya secara video live streaming melalui website-nya juga berbagai platform media sosial yang sudah memiliki ribuan followers di seluruh Indonesia.
Seperti diberitakan sebelumnya, terhitung sejak 1 Januari 2022 kemarin, Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memberkukan operasionalisasi radio yang berlokasi di Perumahan Wisma Sarinadi tersebut.
Belum jelas juga langkah berikutnya terkait operasional radio yang dulu sempat bernama RKPD dan RSPK itu. Plt Kepala Diskominfo, Misbakhul Munir mengaku belum mendapatkan perintah lebih lanjut dari bupati Sidoarjo, Achmad Muhdlor Ali terkait hal itu.(hans/pram)
