 |
| bambang Haryo (tengah) memberikan potongan tumpeng pada salah seorang guru senior yang diundang dalam peringatan HGN ke-76 di Media Centre BHS. |
DNN, SIDOARJO – Bagi Bambang Haryo Soekartono (BHS), guru adalah sokoguru bangsa yang menentukan kualitas generasi mendatang. Karena itu perannya tersebut harus segaris lurus dengan tingkat kesejahteraan yang mereka terima.
“Di negara-negara lain, gaji guru itu menempati posisi paling tinggi dari semua pegawai pemerintah. Setelah itu baru tentara dan polisi,” katanya saat bertemu dengan beberapa orang Guru Tidak Tetap (GTT) dari berbagai sekolah di wilayah kabupaten Sidoarjo, Rabu (24/11/2021) pagi tadi.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Media Centre BHS, di Jl. Diponegoro Sidoarjo itu, anggota dewan pakar DPP partai Gerindra tersebut menerima banyak masukan dan keluh kesah dari para guru dari berbagai level pendidikan di kota delta.
Diantaranya tentang sulitnya mengikuti proses sertifikasi bagi GTT yang latar belakang pendidikannya tidak linier dengan bidang garapannya. Padahal para guru itu sudah mengabdi di bidangnya sejak puluhan tahun silam.
Mereka berharap, sertifikasi itu tidak hanya diukur dari sisi kesesuaian latar belakang pendidikan akademik, tapi juga dari pengalaman. “Kalau saya disuruh kuliah lagi selama 1,5 tahun dengan biaya Rp 6 juta per semester, ya berat pak. Lebih baik uang itu saya pakai untuk menyekolahkan anak,” ujar salah seorang guru yang hadir.
Dari sisi kesejahteraan, masih banyak guru yang mendapatkan honor dengan besaran yang minim. Mulai dari Rp 300 ribu sampai Rp 650 ribu per bulannya. Disparitas kesejahteraan ini sangat kentara jika dibandingkan dengan guru-guru yang berstatus honorer daerah apalagi ASN.
Tak hanya itu, ada pula guru yang mengeluhkan soal perbedaan perlakuan hukum antara mereka dengan siswa. “Kalau ada guru yang memukul murid, ujung-ujungnya pasti ke ranah hukum. Sedangkan kalau ada kasus murid memukuli guru, pasti hanya diselesaikan secara internal dan kekeluargaan,” imbuh guru tadi.
Setelah mencatat semua keluhan tersebut, BHS berjanji akan membantu perjuangan para guru. Ia mengkomunikasikan masalah itu dengan rekan-rekannya yang ada di dewan, baik di DPR RI, DPRD Propinsi maupun Kabupaten Sidoarjo.
Disebutkannya, Partai Gerindra sendiri sudah memiliki program khusus terkait para GTT itu. Diantaranya pengangkatan Guru Honorer menjadi guru tetap tidak perlu dipersulit. Bahkan mereka juga tidak perlu mengikuti tes terlebih dahulu untuk menuai status ASN.
Selain itu, pengusaha lulusan ITS tersebut juga akan menghubungi langsung koleganya di pemerintahan agar masalah-masalah ini bisa segera diselesaikan dan guru bisa lebih tenang dan sejahtera dalam menjalankan tugasnya untuk mencerdaskan generasi bangsa.
“Di momentum Hari Guru Nasional ke-76 ini, saya memberikan penghargaan sebesar-besarnya untuk sumbangsih yang diberikan para guru pada bangsa ini. Khusus untuk Sidoarjo, saya berharap Pemkab mau belajar dari daerah lain seperti Kabupaten Jember terkait good will mereka untuk mensejahterakan para guru,” pungkas BHS.
Di akhir acara, BHS yang juga mendapat kepercayaan sebagai Ketua Dewan Penasehat DPD Gerindra Jatim itu memotong tumpeng dan diserahkannya pada Ketua Paguyupan GTT, Yhan Hidayat. Rangkaian kegiatan itupun ditutup dengan sesi foto bersama. (pram/hans)
