 |
Kantor PDAM Sidoarjo |
DNN, SIDOARJO – Jajaran direksi maupun Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Delta Tirta Sidoarjo kompak bungkam dan tidak bersedia memberikan konfirmasi terkait kasus pertemuan yang mereka adakan dengan anggota Pansus VI DPRD Sidoarjo di rumah makan mewah pada hari Minggu.
Bukan hanya Direktur Pelayanan, Fatihul Faizun yang tak berkenan memberikan klarifikasi, bahkan anggota Dewas PDAM, Agoes Boedi yang dihubungi melalui WA-nya kemarin juga tak bersedia memberikan keterangan apapun.
“Maaf,” hanya itu jawaban yang diberikan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tersebut.
Mengomentari hal tersebut, Ketua LSM Investigasi Pelanggaran Pejabat Negara (IPPN), Hadi Purtanto mengatakan sikap tersebut justru menguatkan kecurigaan publik terhadap kemungkinan adanya tindakan yang melanggar hukum dalam rapat rahasia tersebut.
“Saya tidak menuduh, tapi kenapa harus diam kalau memang yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga saja tidak ada hal menyimpang yang dilakukan,” kata aktivis yang akrab dengan panggilan H. Tanto itu.
Ia yang dihubungi Jumat (15/10/2021) siang tadi menambahkan, dalam kasus ini pihak PDAM lah yang menjadi sorotan utama. Pasalnya perusahaan itu yang mengundang anggota Pansus DPRD dalam pertemuan yang dilakukan diluar jam dinas dan bukan di kantor.
Menurut ia, bungkamnya pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut memungkinkan timbulnya kecurigaan terjadinya kolusi dengan para anggota DPRD misalnya suap-menyuap serta menunjukkan keterbatasan kemampuan mereka dalam melakukan komunikasi publik.
“Mungkin ini salah satu bukti jika Direksi PDAM saat itu dipilih melalui mekanisme yang melanggar aturan, sehingga baru seumur jagung saja sudah melakukan blunder,” tandasnya.
Tanto khawatir, di masa-masa mendatang akan semakin banyak kesalahan yang dilakukan direksi PDAM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga tidak hanya merugikan perusahaan, daerah tetapi juga warga Sidoarjo.
“Bisa hancur perusahaan daerah ini bila dipegang oleh orang-orang dengan kapasitas seperti itu. Yang jelas kami dari TIP3 akan selalu memantau terus perkembangan kasus ini, baik dari sisi PDAM maupun DPRD,” tandasnya.(pramono/hans)
