Kadinkop dan UM (empat dari kanan) bersama Plt Sekda Sidoarjo dan para ketua kelompok penerima dana Kurma.
DNN, SIDOARJO — Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop&UM) Sidoarjo memastikan menunda pencairan bantuan Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) bagi kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan caleg PKB, khususnya di wilayah Kecamatan Taman dan Krian.
Pernyataan itu disampaikan Kabid Pengembangan Usaha Mikro, Amat Adi Subhan. Menurutnya ada 37 kelompok yang dibekukan pencairannya lantaran terkontaminasi caleg yang akan berkontestasi di Pileg 2024 nanti. Diantaranya Bejo dari dapil 5 (Sukodono, Taman) dan Abud dari dapil 4 (Tarik, Krian dan Balongbendo).
"Maka kami berikan sanksi administratif sesuai petunjuk Bupati dengan menunda pencairannya sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan," jelas Amat saat ditemui di kantornya, Kamis (28/12/2023) pagi tadi.
Sementara itu Koordinator Aliansi Peduli Pemilu Jurdil (APPJ) Sidoarjo, Nanang Haromain yang dihubungi melalui selulernya mengapresiasi langkah tepat yang diambil Dinkop & UM Sidoarjo tersebut. Menurutnya keputusan itu merupakan wujud goodwill Pemkab Sidoarjo untuk menciptakan iklim Pemilu 2024 yang jujur dan adil bagi semua kontestan.
"Langkah tersebut juga sebagai bentuk komitmen Pemkab Sidoarjo menjaga iklim demokrasi yang kondusif dan menghapus image pencideraan demokrasi yang dilakukan oleh penguasa bersama orang-orang dan kelompok yang ada disekitarnya," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kadinkop & UM, Edy Kurnaedi menyatakan akan mencairkan dana bagi 2.993 kelompok penerima hadiah Kurma dalam acara Gebyar Penyerahan Kartu Kurma di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jum'at (22/12/2023) yang lalu. Diantaranya termasuk kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan caleg tersebut.
Amat Adi Subhan, Kabid Pengembangan Usaha Mikro Dinkop & UM Sidoarjo.
Informasi itupun sempat memantik reaksi dari APPJ. Pasalnya, sebelumnya sudah ada kesepakatan yang menyebutkan Pemkab akan melakukan verifikasi ulang terhadap calon penerima Kurma sebelum dicairkan.
Karena itu Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor langsung memerintahkan pada aparatnya di Inspektorat untuk turun ke lapangan dan melakukan validasi data secara riil. Selain itu Dinkop dan UM juga mewajibkan calon penerima dana Kurma untuk menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.
Sedang kesepakatan kedua adalah pembekuan sementara dana bagi kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan caleg kontestan Pemilu 2024. Karena itu Nanang meminta pada Pemkab Sidoarjo untuk memegang komitmen tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, khususnya di tahun politik seperti saat ini.(hans/pram)
