DNN, SIDOARJO – Banyak fakta baru yang tersaji terkait plesiran misterius Paguyuban PPS Kecamatan Sidoarjo ke Nganjuk beberapa waktu lalu. Semuanya terungkap di forum hearing atau Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi A DPRD Sidoarjo, Rabu (23/08/2023) siang tadi.
Salah satu diantaranya, ternyata plesiran para anggota PPS tersebut menggunakan bus pelat merah milik Pemkab Sidoarjo. “Informasi yang kami dapat, kalau nggak salah mereka naik dua bus,” jelas Ketua Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Sidoarjo, Fauzan Adhim yang ditemui sesuai acara di gedung DPRD itu.
Dikisahkannya, awalnya Paguyuban PPS Sidoarjo yang dikomandoi oleh Hamzah itu berniat pinjam bus milik Deltras. Namun rencana itu batal lantaran kapasitasnya yang terlalu sedikit. Lalu merekapun sepakat patungan untuk menyewa bus.
“Tapi akhirnya rombongan berangkat dengan menggunakan bus Pemkab Sidoarjo. Soal siapa yang meminjam, saya kurang tahu. Begitu juga dengan jumlah anggota PPS yang ikut, saya tidak bernai memastikan,” imbuh Fauzan.
Ia mengaku menyesalkan tindakan yang dilakukan Paguyuban PPS itu. Padahal selama ini pihaknya terus melakukan pendampingan ke PPK dan PPS agar mereka selalu menjadi terkait integritas dan netralitas sebagai penyelenggara Pemilu.
Rencananya, usai rangkaian acara kirab Pemilu yang dilakukan di kecamatan-kecamatan, KPU Sidoarjo akan mengumpulkan semua PPK untuk melakukan monitoring sekaligus evaluasi internal guna menekankan kembali masalah itu.
Termasuk soal agenda PPK maupun PPS lainnya yang telah merencanakan kegiatan plesiran ke luar kota di bulan-bulan mendatang menjelang pelaksanaan pesta demokrasi yang akan digelar pada 14 Pebruari 2024 nanti.
"Harusnya acara semacam itu baru dilakukan setelah masa kerja mereka sebagai anggota badan ad hoc penyelenggara Pemilu berakhir. Ya anggap saja sebagai bentuk syukuran atas keberhasilan mereka usai melaksanakan tugas," pungkas Fauzan.
Dari fakta-fakta yang tersaji di forum hearing itulah, yang mendasari pandangan pimpinan dan anggota Komisi A bahwa semua peserta plesiran misterius tahu adanya potensi pelanggaran dalam acara tersebut.
Karena itu Komisi yang membidangi Hukum dan Pemerintahan itu merekomendasikan pada KPU Sidoarjo untuk memberikan sanksi pada semua anggota PPS dan PPK yang ikut serta dalam kegiatan plesiran misterius itu.
“Jangan hanya tiga orang saja yang dikenai sanksi. Semua yang ikut harus mendapatkan sanksi sesuai dengan kadar kesalahannya. Minimal peringatan lah,” ujar anggota Komisi A dari PDI Perjuangan, Choirul Hidayat yang ditemui seusai acara.
Terkait rekomendasi itu, ketua KPU Sidoarjo, Mukhamad Iskak mengatakan semua tahapan proses penanganan masalah ini di lembaganya sudah selesai. “Kecuali ada bukti baru atau rekomendasi dari Bawaslu,” imbuhnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya. KPU Sidoarjo sudah menetapkan sanksi pada tiga orang personelnya yang dianggap bertanggungjawab dalam masalah ini. Diantaranya Budi Setiawan (Ketua PPK Sidoarjo) dan Aryo (Ketua PPS Sekardangan) yang diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat.
Selain itu lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten itu juga menjatuhkan sanksi berupa teguran keras pada Ketua Paguyuban PPS kecamatan Sidoarjo yang juga Ketua PPS Cemengbakalan, Hamzah. Dan saat ini KPU Sidoarjo sudah menetapkan pengganti untuk mengisi dua posisi yang lowong itu.(pram/hans)
