Vaksinasi yang dilakukan di Sidoarjo
DNN, Sidoarjo – Hingga hari ini, Sabtu (25/09/2021) sudah lebih dari 50% warga Sidoarjo yang telah mendapatkan suntukan vaksin Covid-19 sehingga upaya membentuk herd imunity sudah semakin dekat.
Sekretaris Pengurus Cabang Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (PC-LKNU) Sidoarjo, Badruzzaman mengatakan prosentase vaksinasi tahap 1 sudah mencapai 54,8% dengan jumlah vaksin disuntikan mencapai 891.265 dosis.
Meski begitu tetap diperlukan usaha lebih keras lagi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan vaksinasi ini. Pasalnya besaran vaksinasi di kota delta sendiri ditargetkan mencapai 1.625.021 orang.
“Ada beberapa kendala yang masih terjadi di lapangan. Mulai dari akses hingga penolakan. Karena itu diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Dan jauh lebih penting strategi yang diambil harus berbasis data dan evidence yang realiable,” jelas Badrus yang dihubungi melalui Chat WA-nya.
Adapun solusi yang ditawarkan diantaranya strategi breakdown, distribusi berbasis kecamatan, dimana jumlah sasaran yang belum tervaksin secara total kemudian dibagi jumlah kecamatan misalnya, sehingga ketemu jumlah vaksin yang harus didistribusikan.
Untuk bisa melakukan langkah tersebut, dasar utamanya adalah basis data yang detil dan spasial. Pasalnya proporsi sebaran penduduk dan luasan wilayah masing-masing variabel berbeda-beda, ada gap dan lainnya.
“Kita ingat, dan mungkin tidak perlu kita ulangi lagi soal kebijakan bansos di awal PPKM darurat lalu. Dimana diputuskan distribusinya sama rata masing-masing 100 paket untuk tiap desa/kelurahan. Begitu juga saat ini, untuk strategi vaksinasi, dimana afirmasi serbuan vaksin harus menjangkau mereka yang harus vaksin secara tepat, hingga efesiensi vaksinasi terjadi,” tambahnya.
Sedangkan untuk menangani warga yang secara tegas menolak divaksinasi diperlukan upaya dan strategi yang tepat untuk terus menerus meyakinkan mereka. Bahkan jika perlu, Badrus menyarankan untuk dilakukan upaya ‘represif’ sebagai prasyarat layanan publik dan sejenisnya jika upaya menyampaikan ‘risk comunication’ tidak bisa mereka terima.(pramono/hans)
