DNN, SIDOARJO - Akhirnya Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang pembatalan pelantikan ratusan pejabat struktural dan fungsional yang dilakukan pada 22 Maret 2024 lalu.
Berikutnya, Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati mengeluarkan surat per 15 April 2024 yang menjadi tindak lanjut SK Bupati bernomer 821.2/815/438.1.1/2024 . Dalam surat itu dijelaskan pembatalan tersebut resmi diberlakukan mulai 19 April 2024 mendatang.
Untuk selanjutnya para pejabat yang dilantik pada 22 Maret tersebut diinstruksikan untuk kembali ke posisi sebelumnya. Diantaranya Sekda yang kembali jadi Kepala Dinas Kesehatan yang saat ini masih kosong.
Pun demikian dengan Dwijo Prawiro batal jadi Kepala Dinas Perikanan dan kembali menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Lalu Makhmud dan Budi Basuki yang menempati posisi lawasnya sebagai Kepala BKD dan Asisten 2.
Selain itu juga 69 pejabat administrator, serta pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi 158 orang pengawas serta 237 Kepala Sekolah SD negeri dan 27 orang Kepala Sekolah SMP negeri.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H Haris yang dihubungi melalui selulernya, Selasa (16/04/2024) sore tadi meminta peristiwa ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi BKD untuk lebih teliti dan cermat dalam bekerja di waktu yang akan datang. Pasalnya keputusan ini tetap menimbulkan dampak yang merugikan bagi semua pihak.
Selain itu politisi PAN tersebut juga meminta pada tiap-tiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyiapkan personel untuk mengisi pos-pos jabatan yang kosong. Tujuannya agar layanan pada masyarakat tetap bisa berjalan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.(pram/sein)
