DNN, SIDOARJO – Jika mengacu pada APBD 2023 lalu, pendapatan Pemkab Sidoarjo dari pengelolaan 19 unit Pasar Tradisional di kota delta jauh lebih besar daripada nilai alokasi anggaran belanja untuk perawatan fasilitas umum tersebut.
“Lebih besar koq. Saya carikan dulu data riilnya. Tapi masalahnya besaran nilai pendapatan dari pasar tidak signifikan dengan pembiayaan yang dikeluarkan secara rutin,” jelas anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Agil Effendi.
Pernyataan itu disampaikannya di forum hearing atau Rapat Dengar Pendapat yang membahas tentang carut-marutnya tata kelola Pasar Tradisional di kota delta yang digelar Komisi B DPRD Sidoarjo, Selasa (02/04/2024) sore tadi.
Lebih lanjut Agil mengatakan, dalam mengatasi masalah pengelolaan pasar tersebut, faktor terpenting adalah peran politik anggaran yang disusun bersama oleh Pemkab dan Badan Anggaran DPRD Sidoarjo.
“Untuk mengatasi masalah ini jawabannya adalah adanya komitmen bersama dari seluruh unsur yang ada, baik dari legislatif, eksekutif maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan bidang ini untuk menata pasar tradisional menjadi lebih baik,” tandas legislator yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem tersebut.
Sebelumnya Ketua Lembaga Pedagang Pasar (LPP) Sidoarjo, Nur Hasan Zakaria yang hadir bersama beberapa orang pengurusnya di forum tersebut mengungkap berbagai fakta di lapangan. Diantaranya kondisi bangunan pasar dan fasilitas pendukungnya yang sudah rusak dan penataan PKL yang menggelar dagangannya di bagian depan pasar sehingga merugikan pedagang lainnya.
“Bukan cuma itu. Ini contoh saja, untuk sekelas Pasar Sukodono yang berstatus SNI (Standar Nasional Indonesia-red) saja, kondisinya masih sangat kotor. Sudah begitu masih banyak pedagang yang mengeluh sering kemalingan disana,” ucapnya tegas.
Nur Hasan mengatakan selama ini para pedagang sudah melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemkab Sidoarjo pada mereka. Diantaranya membayar biaya sewa stan, kios dan los-nya secara rutin dan berkala. Selain itu mereka juga tak pernah terlewat membayar tarif retribusi pasar yang dipungut setiap harinya.
“Tapi ternyata faktanya seperti itu. Padahal yang kami inginkan adalah pasar tradisonal yang tertib, aman, bersih dan nyaman. Dengan begitu akan semakin banyak pembeli yang datang dan berbelanja. Coba bandingkan dengan pasar SNI yang ada di kota Malang. Disana jauh lebih bagus,” sergah Nur Hasan yang diamini rekan-rekannya.
Secara rinci, para pengurus LPP Sidoarjo persoalan-persoalan yang ada di setiap pasar. Diantaranya masalah penataan PKL liar yang masih terjadi sampai hari ini di hampir semua pasar. Khusus untuk Porong, pedagang juga mengeluhkan masalah penataan parkir yang ditangani PT Indonesia Sarana Service (ISS), rekanan Pemkab Sidoarjo di pengelolaan parkir tepi jalan umum dan lokasi khusus.
“PT ISS hanya mau mungut uang parkirnya saja tapi nggak mau ngatur, jadinya malah bikin macet. Selain itu sekarang ini Terminal Porong juga berubah jadi pasar,” keluh salah seorang perwakilan pedagang dari Pasar Porong.
Pun demikian pula dengan kondisi Pasar Tulangan yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan PT PT. Wahyu Graha Persada sejak lima tahun yang lalu. “Sudah banyak rusak. Ya kamar mandi, lantai paving, atap juga bocor,” ujar Widodo, salah satu perwakilan pedagang di pasar itu.
Saat masalah itu dikomunikasikannya, pihak PT menyatakan masalah tersebut sudah menjadi kewenangan Pemkab Sidoarjo yang telah memungut retribusi. Sedangkan pihak Pemkab melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersikukuh perawatan bangunan pasar Tulangan masih menjadi tanggung jawab perusahaan rekanannya tersebut.
Mendengar keluhan itu, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto mendesak Disperindag untuk segera merespon keluhan para pedagang tersebut. “Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Pedagang jangan disuruh mbayar terus, tapi masalahnya tidak ditangani. Usai Lebaran nanti kami akan sidak ke pasar-pasar itu,” ucap politisi senior Partai Gerindra itu.
Terkait rekomendasi tersebut, Kepala Bidang Pasar Desperindag Sidoarjo, Sulton Hasan menyatakan kesiapannya. “Akan kami bicarakan dulu teknisnya secara internal. Soalnya kami tak bisa benahi sekaligus. Masalahnya terlalu kompleks. Jadi sesuai skala prioritasnya aja dulu,” janjinya.(pram/sein)
