 |
| Presiden Partai Buruh, Said Iqbal (tengah bertopi adat Papua) saat hadiri Rakerda I exco Partai Buruh Di Papua |
DNN, JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan tanggapan terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan penundaan Pemilu 2024, setelah mengabulkan gugatan perdata yang diajukan Partai Prima.
"Perlu diketahui, dalam gugatan perdata tersebut PN Jakpus dalam salah satu amar putusannya menyebutkan, “Menghukum Tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," Ujarnya.
Terkait dengan putusan tersebut, Said Iqbal melontarkan beberapa pertanyaan, diantaranya Ada apa dengan PN Jakpus? Siapa aktor yang menyuruh PN Jakpus memutuskan demikian? Kepentingan siapa di balik putusan ini?
“Partai Buruh akan melawan keputusan penundaan Pemilu. Terlebih lagi, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan tidak boleh ada perpanjangan masa jabatan presiden. Kok keputusan PN Jakpus bertentangan dengan MK,” tegasnya.
Menurut Said Iqbal, dengan menunda Pemilu, sama saja dengan memperpanjang masa jabatan Presiden. Untuk itu dirinya mengatakan Partai Buruh mempersiapkan aksi besar-besaran untuk menolak keputusan PN Jakpus yang menunda pelaksanaan Pemilu.
"Kami akan mengkampanyekan permasalahan ini di media sosial dengan tagar #SavePemilu #AksiBesarBesaran," Pungkasnya.(Zak/Hans)
.jpeg)
