Ketua Umum Java Corporation Watch JCW, Sigit Imam Basuki.
DNN, SIDOARJO - Ketua Umum Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki menyoroti pembangunan dan pengelolaan wisata desa senilai ratusan juta milik BUMDes Kedung Sugo Kecamatan Prambon yang mangkrak.
Berdasarkan data yang dimilikinya, sampai akhir 2022 lalu wisata desa tersebut telah menyerap anggaran sebesar Rp 637.061.800. Dimana pembangunannya dimulai sejak tahun 2020 dengan alokasi dana Rp 257.813.050. "Lalu dilanjutkan di tahun 2021 sebesar Rp 269.346.750 dan tahun 2022 sebesar Rp 109.902.000," ungkapnya.
Disayangkannya, dengan anggaran pembangunan sebesar itu namun tempat wisata desa tersebut tidak bisa memberikan kontribusi pendapatan asli desa (PAD) setelah beroperasi. Karena itu aktivis anti korupsi ini akan segera berkirim surat ke pemerintahan desa Kedung Sugo untuk meminta keterangan terkait pengelolaan BUMDes Kedung Sugo Makmur tersebut.
"Saya curiga pembangunan tempat itu asal-asalan saja dan tanpa melalui kajian yang mendalam. Hanya gebrakan sesaat dan tidak punya renbis (rencana bisnis-red) untuk jangka panjangnya, serta pengelolaan juga tidak transparan ," ujarnya.
Sementara itu, menurut pemerhati BUMDes, Sunandar yang dihubungi melalui selulernya, Minggu (05/03/2023) sore tadi mengatakan mangkraknya wahana wisata di komplek wisata desa Kedung Sugo tersebut sebagai contoh kecil yang harus menjadi perhatian dinas terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pada BUMDes.
"Sudah banyak dalam catatan saya, BUMDes yang tidak bisa berkembang kemudian mangkrak setelah dibangun dengan biaya yang besar. Terus ini siapa yang salah?," tukas salah satu pengurus FBI Sidoarjo ini.
Untuk itu Sunandar minta pada para pendamping desa, dinas PMD, Bupati dan wakil Bupati agar lebih memberikan perhatian pada BUMDes di Sidoarjo. Sebab hal ini diperlukan agar peran BUMDes sebagai lembaga pengungkit perekonomian desa melalui peningkatan layanan umum dan mengoptimalkan aset desa bisa berkembang dan memberikan PAD ke desanya.
"Jangan malah BUMDes dibangun oleh uang rakyat namun keuntungannya dimanfaatkan oleh sekelompok orang atau oknum saja. Modus seperti ini yang banyak menjadi catatan saya, Jelas ini tidak benar dan melanggar hukum," tandasnya.
Berkenan dengan BUMDes Kedung Sugo, Sunandar meminta agar dilakukan monev (monitoring dan evaluasi-red) secara menyeluruh oleh pihak terkait. Mulai dari pendirian BUMDes, pengurusnya, AD/ART-nya, kajian pembangunan wisata desanya sampai laporan pembukuannya.
"Ini harus jelas, karena penggunaan anggaran nya cukup besar. Apabila ada indikasi tindakan melawan hukum, silahkan aparat penegak hukum untuk bertindak," pungkasnya.(hans/pram)
.jpeg)
