Kasmuin (kiri) dan Dhamroni (kanan) saat tampil sebagai narasumber dalam dialog di program acara Rempon Darjo.DNN, SIDOARJO – Direktur Centre of Participation Development (Cepad) Sidoarjo, Kasmuin menilai penyaluran Bantuan Keuangan (BK) dari DPRD Sidoarjo ke desa selama tahun anggaran 2021-2022 masih banyak yang tidak tepat sasaran.
Ditemui di kantor sekretariatnya, Rabu (08/03/2023) siang tadi, Kasmuin mengatakan dana BK senilai puluhan miliar per tahunnya itu justru dipakai untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang justru menjadi tanggungan Pemkab Sidoarjo maupun Pemprop Jatim.
“Ini khan lucu. Yang namanya bantuan itu mestinya sasarannya harus desa, jadi ya harus dipakai untuk membiayai program pembangunan yang berada di wilayah kewenangan desa. Kalau uang itu dipakai untuk membiayai proyek Pemkab Sidoarjo, itu khan sama saja dengan saya memberikan bantuan pada Kasmuin,” sindirnya.
Ia pun memberikan contoh kasus penyaluran dana BK dari salah seorang anggota DPRD Sidoarjo yang dipakai untuk membangun tanggul penahan sungai yang berlokasi di Dusun Wonokupang, Desa Wonokarang Kecamatan Balongbendo.
Padahal, menurut Kasmuin, pembenahan tanggul tersebut seharusnya menjadi tugas Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Propinsi Jatim. “Ini salah satu contoh normatif tidak tepat sasarannya penyaluran BK di Sidoarjo. Dan masih banyak contoh kasus serupa lainnya,” tandasnya.
Problematika tersebut muncul lantaran rancu dan semerawutnya batas-batas kewenangan otonomi wilayah di setiap levelnya. “Sasaran pembangunan itu terbagi-bagi lho. Ada otonomi desanya, ada otonomi kabupaten, ada yang miliknya propinsi bahkan ada pusat,” jelasnya.
Hal itulah yang kemudian memunculkan kebingungan banyak pemerintah desa (pemdes) saat merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desanya. “Silahkan dicek sendiri ke kades-kades di Sidoarjo. Mereka masih bingung, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ditangani,” tambah Kasmuin.
Karena itu yang menjadi PR paling mendasar dari Pemkab Sidoarjo saat ini adalah melakukan pemetaan kewenangan pembangunan antar otonomi. “Rumuskan dengan jelas, mana yang menjadi kewenangan desa, mana yang menjadi kewenangan Pemkab,” ujarnya.
Kasmuin menambahkan, saat ini Pemdes mengelola anggaran yang cukup besar hingga mencapai miliaran rupiah dari berbagai sumber pendapatan, mulai dari Pendapatan Asli Desa (PADes) sampai kucuran dana dari pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten.
Namun karena belum adanya formulasi yang jelas terkait pemetaan kewenangan tersebut, Pemdes kerap ragu-ragu membelanjakan uangnya untuk membiayai rencana pembangunan yang akan diprogramkan. "Ini adalah hal paling mendasar untuk dijadikan catatan. Masalah pemetaan kewenangan pembangunan antar otonomi ini tolong dikondisikan,” ucapnya tegas.
Masukan tersebut disambut baik Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori. Menurutnya DPRD bisa saja mendorong Pemkab Sidoarjo untuk membuat regulasi yang khusus mengatur batas-batas kewenangan otonomi tersebut.
“Kalau untuk itu memang butuh regulasi seperti perda atau perbup, kenapa tidak, pasti akan kami lakukan,” katanya. Piranti regulasi tersebut menurutnya sangat penting agar semua program-program pembangunan yang dilakukan di desa bisa jauh lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran, yakni untuk meningkatkan kerjahteraan masyarakat desa.(pram/hans)
.jpeg)
