DNN, SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo harusnya tidak memaksakan diri untuk menggelontorkan dana yang begitu besar guna merealisasi proyek pengecoran jika kemampuan anggaran daerah untuk perbaikan jalan memang terbatas.
“Fiskal memang terbatas, karena itu harus lebih cerdas dalam menyusun skala prioritas. Silahkan kalau mau bikin program betonisasi jalan, tapi apa artinya kalau kemudian lebih banyak badan jalan beraspal yang dibiarkan sampai rusak parah,” kata Ketua DPC Partai Hanura Sidoarjo, Abdullah.
Ia yang ditemui di kantor sekretariatnya, Sabtu (25/02/2023) pagi tadi mengaku prihatin dengan pemaparan Asisten 2 Sekda Sidoarjo, Budi Basuki tentang kondisi jalan-jalan kabupaten di kota delta, sebagaimana yang diberitakan media ini beberapa hari lalu.
Dimana 40% dari 1.016 km jalan kabupaten, atau setara dengan 400 km lebih mengalami kerusakan di tahun 2023 ini. Sedangkan proyeksi jalan yang akan dibeton tahun ini sekitar 40km atau hanya 10% dari panjang jalan yang rusak.
“Ini khan berarti tahun ini 360 km jalan lainnya hanya akan ditangani dengan sistem tambal sulam saja. Apa artinya kalau kemudian hanya bertahan tak lebih dari seminggu. Hanya buang-buang uang saja tapi jalan masih rusak dan menimbulkan masalah bagi masyarakat,” tutur Abdullah.
Menurut politisi senior Sidoarjo, proyek betonisasi yang tidak seimbang dengan volume jalan rusak lainnya itu justru kontra produktif jika niatnya ingin mendongkrak citra positif pemerintah Sidoarjo di mata publik.
Abdullah menyarankan, akan lebih baik jika daya dukung fiskal yang terbatas di APBD Sidoarjo 2023 itu lebih difokuskan pada upaya rekondisi jalan aspal. “Catatannya, adalah setiap badan jalan harus dilengkapi dengan sisitem drainase yang bagus serta kontruksi jalan yang baik pula,” tambahnya.
Dengan pola semacam ini, politisi asal Wonoayu yakin prosentase jalan rusak di Sidoarjo yang bisa diperbaiki di setiap tahun anggaran akan semakin banyak, namun tetap mampu bertahan lebih lama. Dengan begitu, fenomena ‘jeglongan sewu’ yang terjadi setiap tahun juga tidak akan terus berulang.
Terkait upaya perbaikan sporadis yang dilakukan di musim penghujan, Abdullah menyarankan agar dilakukan sejak bulan November. Dengan begitu tidak perlu menunggu kerusakannya terlanjur parah dan sudah menyebar ke semua wilayah seperti sekarang ini.
“Terus kita disuruh sabar menunggu dengan alasan jumlah tim satgasnya terbatas. Ini khan lucu. Pemkab minta kita memaklumi kelambanan kerjanya, sedangkan kalau rakyat telat bayar pajak, langsung kena denda,” sergah Abdullah.
Menurutnya, seharusnya Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air menambah jumlah satgasnya menjelang akhir tahun untuk mengantisipasi ‘penyakit’ kronis tersebut, termasuk penambahan alokasi anggarannya. Dan jalan-jalan yang berpotensi rusak segera ditangani sebelum parah.
“Itu khan uangnya negara, kenapa harus ditahan-tahan. Harusnya di akhir tahun harus digarap daripada menimbulkan masalah dan memperbanyak Silpa. Apalagi kerusakan jalan itu terbukti sudah sampai menimbulkan korban jiwa,” pungkas Abdullah.(pram/hans)
.jpeg)
