Bambang Haryo Soekartono saat meninjau salah satu pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur.
DNN, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut tahun ini dunia dalam keadaan krisis ekonomi, pangan serta energi. Bahkan pejabat lainnya mengatakan sejumlah negara akan mengalami kesulitan hingga menyebut 2023 adalah tahun yang tidak menentu.
Menurut Bambang Haryo pernyataan tersebut tidak benar karena tidak berdasar. Sebaliknya ia memprediksi kondisi perekonomian global di tahun ini akan jauh lebih baik dari 2022. Salah satu indikasinya, negara-negara di Asia Tenggara justru mematok target kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023.
Karena itu, ia khawatir pernyataan-pernyataan tadi justru akan berpotensi menjadi pemicu memanasnya hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain yang seolah-olah mengalami keterpurukan.
Anggota DPR-RI periode 2014-2019 itu juga mempertanyakan seringnya para pejabat negara yang kerap memberikan informasi yang keliru dan terkesan menakut-nakuti masyarakat. Dampaknya justru akan menimbulkan spekulasi negatif dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga Pemerintah.
"Saya tidak tahu motif pejabat negara termasuk Menteri Keuangan yang memberikan keterangan keliru pada rakyat melalui media massa tentang kekhawatiran ekonomi dunia yang terpuruk di tahun 2023 dan menuju krisis. Jangan-jangan hanya di Indonesia saja yang mengalami krisis ekonomi akibat salah kebijakan," tanya Wakil Ketua MTI Pusat itu.
Hal itu tercermin dari prediksi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun ini yang diturunkan menjadi 4,9%. Padahal tahun 2022 lalu grafik ini justru naik hingga di level 5,91%. Tren kenaikan terus terjadi mulai dari 2019 yang angkanya berada di titik sebesar 5,02%.
Pria yang akrab dengan panggilan BHS itu mengaku melihat langsung kondisi negara-negara yang sempat diisukan oleh beberapa pejabat nasoinal mengalami kebangkrutan, diantaranya ke Inggris, Jepang dan Malaysia.
Hasil pantauan BHS menunjukkan ketahanan ekonomi negara-negata tersebut masih sangat baik, daya beli masyarakat juga sangat tinggi. Fenomena serupa juga dilihatnya di Vietnam, Philipina dan China yang sama sekali tak menunjukkan gejala sedang mengalami kesulitan ekonomi.
Disebutkannya, kondisi ekonomi 2022 di Asia, Eropa maupun Amerika bahkan lebih baik daripada sebelum pandemi. Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi di Vietnam pada 2022 sebesar 8,02%, sedangkan pada 2019 ‘hanya’ 7,02%.
Di Philipina sebesar 7,6% (2022) dibanding tahun 2019 yang mencapai 6,12%. Sedangkan grafik pertumbuhan ekonomi di Inggris yang mencacatkan angka 1,6% pada 2019 melonjak hingga ke titik 4,1% pada 2022. “Malaysia lebih hebat lagi. Tahun 2019 angkanya 4,41%, namun tahun lalu melesat jadi 8,7%. Ini merupakan capaian tertinggi yang diraih negara itu sejak tahun 2000 lalu,” tuturnya.
Lebih lanjut BHS menjelaskan, Jerman, Inggris, Jepang dan beberapa negara Eropa lainnya memang sempat mengalami kesulitan energi karena terputusnya supply gas dari Ukraina akibat perang. “Tetapi mereka berupaya menghidupkan kembali tambang batubaranya untuk digunakan sebagai energi. Bahkan Jerman dan Jepang malah menghidupkan kembali reaktor nuklirnya agar harga energi listrik disana kembali murah,” kata BHS.
Tentang prediksi akan terjadinya krisis pangan, Alumnus ITS Surabaya ini juga tidak melihat adanya ancaman kelaparan global selama tahun 2022 yang diprediksi akan terus berlanjut di tahun ini.
Berdasarkan data yang dilansirnya dari World Food Program's Hunger Jotspots Report hanya ada 6 dari 195 negara di dunia yang memang mengalami kelaparan, tetapi itupun bukan akibat krisis pangan. Yaitu Afghanistan, Ethiopia, Nigeria , South Sudan, Siria dan Yaman.
“Jadi tidak benar kalau dibilang ada 345 juta orang dari 82 negara yang sedang mengalami krisis pangan akut. Bisa dibuktikan. Bahkan bebeapa negara, terutama China, Vietnam, India dan lainnya justu optimis bakal melakukan peningkatan produksi pangan mereka,” tandasnya lagi.
Dan akhirnya BHS mengatakan, seyogyanya pejabat negara tidak menakut-nakuti warganya dengan pernyataan minor seperti itu. Pasalnya, hal tersebut bisa mengakibatkan stagnasi atau pelambatan ekonomi lantaran pelaku usaha enggan berinvestasi, serta masyarakat akan berusaha untuk menyimpan uangnya dan tidak membelanjakannya.
“Ya begini ini yang membuat pertumbuhan ekonomi kita akan menurun tajam. Sebaiknya, gaungkan saja ajakan Presiden Jokowi agar masyarakat ramai-ramai belanja, nonton konser dan berwisata. Itu yang harus disampaikan agar ekonomi kita menjadi semakin baik,” pungkas BHS.(pram/hans)
.jpeg)
