DNN, SIDOARJO – Pedagang Pasar Baru Porong mengeluhkan tingginya tarif sewa kios yang dipatok Pemkab Sidoarjo. Salah satunya adalah Turikah. Pedagang gerabah itu mengaku diminta membayar sebesar Rp 22,5 juta.
"Sebelum kebakaran, saya sudah punya tempat disini tapi belinya gak semahal sekarang. Dulu hanya Rp 3,750 juta. Sekarang naik jadi Rp. 22,5 juta untuk stand berukuran 2,5 x 3 meter dan tidak bisa dicicil," keluhnya.
Turikah mengatakan, kondisi pasar yang sepi dan kerap banjir saat musim penghujan tak sebanding dengan mahalnya harga stand pasar tersebut. Bahkan, ia sempat menagih janji ganti rugi dari Pemkab Sidoarjo atas kebakaran 2016 silam yang menghabiskan dagangannya, namun sampai saat ini belum terealisasi.
"Kebakaran gak dapat ganti rugi. Sewa ruko baru malah sangat mahal harganya, makanya banyak stand-stand yang tutup," cetus pedagang yang menempati kios di Blok G itu pada politisi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) yang berkunjung ke Pasar Baru Porong, Sabtu (25/02/2023) kemarin.
Terkait hal itu, Kabid Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo, Hudi Prasetyo menjelaskan pengenaan tarif sewa stand tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Perbup 22 tahun 2017. Dimana untuk kios yang berada di Pasar kelas 1 dikenai Rp 3 juta/m2.
Biaya itu bisa hanya dilakukan sekali selama yang bersangkutan masih berdagang disana. Namun setiap tiga tahun, mereka dikenakan biaya Perpanjangan Pemakaian Stand sebesar Rp 200 ribu untuk setiap meter perseginya. Selain itu juga wajib membayar retribusi sebesar Rp 2 ribu/hari.
“Untuk biaya Pengganti Hak Pemakaian itu hanya dikenakan sekali saja. Bahkan boleh koq diturunkan ke anak cucunya. Tapi tidak boleh dijual ke orang lain. Itu pidana,” sergah Hudi yang dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (27/02/2023) pagi tadi.
Menurutnya, semua ketentuan-ketentuan tersebut sudah ia sampaikan secara gamblang saat pihaknya mengundang pada pedagang Pasar Baru Porong beberapa waktu lalu. “Ada berita acaranya koq. Kenapa waktu sosialiasi dulu koq tidak disampaikan,” katanya.
Ia juga menambahkan, hingga saat ini nilai sewa los, kios dan juga toko-gudang (togu) di pasar-pasar pemerintah belum pernah dinaikkan karena pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional itu bertujuan untuk pemberdayaan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Sujayadi yang turut hadir dalam kunjungan BHS tersebut mengaku siap mengakomodir keluhan para pedagang utamanya terkait mahalnya harga sewa stand.
Ia berjanji akan memanggil kadernya yang jadi Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto untuk membahas hal ini. Sebab sesuai hasil rapat fraksinya, Gerindra bertekad selalu kritis pada kebijakan pemerintah, terutama yang terkait kemaslahatan masyarakat.
“Kami tidak peduli dicap oposisi atau apapun bahasanya. Yang jelas terkait apapun yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kader partai Gerindra di DPRD harus kritis! Sehingga diperjuangkan kami betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ucapnya tegas.
Sedangkan BHS menambahkan, selayaknya pengenaan tarif sewa stand di pasar-pasar milik pelat merah tidak terlalu membebani rakyat. "Jika nilai sewa standnya rendah. Besar kemungkinan harga barang yang mereka jual akan murah dan rakyat akan senang. Dengan begitu roda perekonomian dapat menggelinding dengan cepat," ungkapnya.(hans/pram)
.jpeg)
