DNN, SIDOARJO – Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo tetap melihat adanya peluang untuk menyalurkan dana insentif bagi pengurus RT-RW baik di wilayah desa maupun kelurahan secara serentak di tahun 2023 mendatang.
Hal itu bisa dilakukan sekalipun alokasi anggarannya belum tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi pijakan penyusunan APBD 2023.
“Ada kok mekanisme yang mengatur soal itu. Dan saya pikir langkah tersebut bisa diambil asalkan ada good will atau niat baik dari Pemkab dan juga teman-teman fraksi lain di DPRD Sidoarjo,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo, H.M. Nizar.
Ia yang dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (24/11/2022) siang tadi mengatakan rencana pengalokasian dana insentif RT-RW untuk wilayah desa bisa dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang akan dilakukan pertengahan tahun depan.
Disisi lain, dana insentif untuk wilayah kelurahan yang sudah dianggarkan di APBD 2023 diatur kembali pendistribusiannya agar bisa dilakukan bersamaan dengan wilayah desa. “Jadi setelah PAK, barulah dana itu dibagikan serentak,” tambah Nizar.
Jika regulasinya memungkinkan, pengalokasian dana sebesar Rp 6 juta untuk setiap RT dan RW tersebut bisa dirapel satu tahun. Namun jika tidak memungkinkan, maka bisa dianggarkan untuk bulan-bulan yang tersisa usai PAK digedok.
“Yang penting dana insentif itu bisa dicairkan tahun depan dan diterima bersama-sama sehingga tidak menimbulkan kecemburuan serta potensi konflik horizontal di masyarakat,” imbul politisi asal Desa Kraton Kecamatan Krian itu.
Nizar sendiri mengaku yakin bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor tetap memegang komitmennya tersebut yang menjadi salah satu dari 17 program prioritas di masa pemerintahannya. Apalagi program itu juga sudah tersurat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sidoarjo.
Soal ketersediaan dananya, legislator yang menjadi anggota Komisi C tersebut merasa yakin bisa dipenuhi mengingat kekuatan APBD Sidoarjo tahun depan berada di kisaran Rp 4,5 Triliun, sedangkan untuk program ini ‘hanya’ diperlukan anggaran sebesar Rp 48 Miliar.
Bahkan jika dianggap perlu, program-program lain yang output maupun outcome-nya ia anggap masih samar, bisa ditinjau ulang. “Kami dari fraksi Golkar tetap akan mengusulkan pada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk mengendapkan dulu program Kurma dan juga Bedah Warung karena anggarannya cukup besar sementara nilai kemanfaatannya dan dampaknya justru sangat minim,” pungkas Nizar.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemkab Sidoarjo hanya akan mengalokasikan anggaran insentif RT-RW di tahun 2023 mendatang untuk 31 kelurahan di kota delta. Sedangkan untuk wilayah desa baru akan dikucurkan di akhir masa jabatan bupati Muhdlor pada 2024.
Upaya penganggaran dana untuk wilayah desa tersebut seakan menemui jalan buntu lantaran belum tercantumnya nomenklatur pos pengeluaran tersebut di dokumen KUA/PPAS 2023. Karena itulah tidaklah mungkin bagi TAPD maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk memasukkannya dalam RAPBD tahun depan yang tengah dibahas saat ini.(pram/hans)
.jpeg)
