DNN, SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo seharusnya memperhatikan warganya yang berada di luar peta areal terdampak luapan lumpur Lapindo. Pasalnya semburan tersebut masih terus terjadi hingga saat ini dan luasan kawasan terdampaknya pun kian meluas.
“Salah satu contohnya, warga di desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin yang banyak mengeluhkan dampak-dampak ekonomi, sosial dan juga lingkungan hidup yang mereka rasakan hingga saat ini,” jelas anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Aditya Nindyawan.
Ia yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (06/09/2022) siang tadi mengatakan dirinya banyak menerima laporan dan keluhan dari masyarakat setempat terkait hal itu. Diantaranya warga yang kesulitan melego aset-asetnya, terutama tanah dan bangunan yang ada disana.
“Gimana bisa dijual, wong permukaan tanahnya terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Juga sulitnya mendapatkan air bersih dan juga masalah sanitasi. Selain itu lahan pertanian yang masih ada juga sudah sangat sulit dibudidayakan. Padahal dulunya lahan-lahan itu terbilang subur dan bisa menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat,” ujarnya.
Secara tegas, politisi PKS tersebut menyebut desa yang berada di sekitar tanggul luapan lumpur Lapindo tersebut sudah tidak layak huni. “Namun, yang menyedihkan desa mereka tak masuk di areal terdampak yang ditangani pemerintah pusat,” imbuh Aditya.
Legislator yang terkenal kritis dan cukup vokal itu menyebutkan, semestinya Pemkab Sidoarjo lebih memperhatikan hajat hidup warganya yang kesulitan akibat bencana yang terjadi sejak 16 tahun lalu, atau tepatnya mulai 29 Mei 2006 itu.
Salah satunya adalah dengan mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk memperluas areal terdampak lumpur. Caranya, Pemkab Sidoarjo harus lebih dulu melakukan kajian geospasial terkait dampak sosial ekonomi, sosial dan lingkungan di desa-desa sekitar tanggul lumpur.
“Saya berharap dan mendorong Pemkab untuk segera melakukan kajian tersebut. Bahkan seharusnya kajian itu dilakukan secara rutin dan berkala selama masih ada semburan lumpur disana sebagai bagian dari monitoring kawasan,” tukas Aditya.
Pernyataan tersebut didukung Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih. Ia mengatakan secara umum sebagian kawasan Sidoarjo sangat berpotensi terhadap timbulnya bencana luapan material dari dalam perut bumi lantaran adanya sesar atau patahan Waru dan Wonokromo di bawah tanah.
“Kajian itu mutlak harus segera dilakukan. Apalagi rencana itu sudah masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-red) di masa pemerintahan Gus Muhdlor (bupati Sidoarjo-red),” pungkas politisi PKB itu.(pram/hans)
.jpeg)
