DNN, SIDOARJO – Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori mengatakan kualitas layanan Pemkab Sidoarjo terganggu lantaran banyaknya pos jabatan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong selama berbulan-bulan.
Disebutkannya, kekosongan pejabat definitif itu ada di hampir semua OPD, mulai dari Kelurahan, Kecamatan hingga di level Dinas. Posisi lowong tersebut diisi Pelaksana Tugas (Plt) yang berarti terjadi rangkap jabatan.
“Kalau hanya satu atau dua saja sih nggak masalah. Tapi sekarang ini jumlah jabatan yang kosong itu sangat banyak dan merata,” kata Dhamroni yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (26/08/2022) siang tadi.
Dengan adanya rangkap jabatan itu, Komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan itu memastikan kinerja para PNS tersebut tidak akan efektif karena mereka harus membagi waktu, tenaga dan pikiran untuk dua pos sekaligus.
Apalagi, jika pos yang kosong itu menjalankan fungsi pelayanan langsung pada masyarakat. “Di kelurahan misalnya, pada saat masyarakat membutuhkan layanan, pejabatnya tidak ada karena harus ngurusi kewenangan tambahannya tadi. Ini berarti masyarakat yang dirugikan,” sergah Dhamroni.
Disisi lain, plt pejabat juga ia pastikan tidak akan bisa bekerja maksimal lantaran kendala psikologis dengan pos jabatan yang belum definitif itu. “Diakui atau tidak, kami yakin faktor psikologis tersebut pasti ada,” tandasnya.
Terutama bagi para pejabat daerah yang saat ini dipercaya mengisi kekosongan di beberapa kantor Dinas dan posisi penting lainnya seperti Asisten II, Dinas PU Perkim dan Cipta Karya, PU Bina Marga, Dinas Penanaman Modal, Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Sosial, Komunikasi dan Informatika bahkan Sekretaris Daerah.
Ia mengaku sudah meminta data riil tentang posisi-posisi kosong mulai level terbawah hingga eselon II itu pada Plt Kepala BKD Sidoarjo, Imam Mukri saat menggelar hearing yang membahas masalah tersebut kemarin.
“Ini tadi saya sudah dikirimi datanya, tapi tidak komplit. Jadi saya minta lagi yang lebih lengkap agar bisa dipetakan problemnya,” ujar politisi PKB asal Tulangan itu yang didampingi anggota Komisi A lainnya.
Ia mengaku tak tahu alasan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor menunda-nunda penetapan nama-nama pejabat daerah yang mengisi pos lowong tersebut. Padahal BKD sudah menggelar seleksi dan telah menyetorkan para kandidat kepala dinas dan kepala badan tersebut ke meja bupati pada 7 Maret 2022 lalu.
“Masalahnya ada dimana? Kalau memang bupati tidak sreg dengan hasil seleksi tersebut, ya buang saja lalu bikin seleksi lagi,” tutur Dhamroni.
Ia pun mengingatkan bupati Sidoarjo pada regulasi yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) tentang masa jabatan Plt yang dibatasi maksimal 2 X 6 bulan. (pram/hans)
.jpeg)
