DNN, SIDOARJO – Hingga saat ini ada 201 jabatan kosong di 73 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Pos-pos lowong tersebut diisi para pelaksana tugas (Plt) yang merangkap jabatan.
Berdasarkan data yang diperoleh Komisi A DPRD Sidoarjo dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kekosongan pejabat definitif itu tersebar mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) hingga staf di Kelurahan-kelurahan.
Misalnya di sekretariatan daerah ada 4 jabatan kosong termasuk Sekda dan Asisten 2. Sedangkan di Sekretariatan Dewan ada dua posisi lowong, termasuk posisi Sekwan yang sekarang diisi Plt oleh Kabag Fasilitas, Pengawasan dan Penganggaran, Hary Sucahyono.
Selain itu juga 4 orang pejabat yang dibutuhkan di RSUD Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo Barat yang operasionalisasinya baru saja diresmikan oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor beberapa hari lalu.
Yang menarik, kekosongan juga terjadi di 20 OPD selevel Dinas. Dari data yang ada, Dinas Kesehatan menempati urutan pertama dengan 11 posisi kosong sedangan di PU Bina Marga dan Sumber daya Air ada 7 jabatan lowong.
Lalu dari 18 kecamatan yang ada, 17 diantaranya punya pos-pos jabatan yang belum diisi, kecuali di kecamatan Taman. Di Prambon ada 5 jabatan kosong, sedangkan di Buduran dan Jabon masing-masing 4 orang. Di kecamatan lainnya bervariasi antara 1 sampai 3 orang.
Fenomena serupa juga terjadi di level pemerintahan terbawah. Semua atau 30 Kelurahan di wilayah administratif Kabupaten Sidoarjo kekurangan staf yang jumlahnya antara 2 hingga 5 orang di tiap-tiap kelurahan.
Karena itu menurut Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori, yang ditemui di kantornya, Rabu (31/08/2022) siang tadi Bupati harus bertindak cepat untuk segera mengisi ceruk-ceruk yang kosong itu.
Pasalnya fenomena ini sudah mengakibatkan pincangnya kualitas layanan pemerintah daerah pada masyarakat. “Terutama pos-pos jabatan strategis seperti Kepala Dinas dan Camat harus segera diisi. Toh sudah ada hasil seleksinya,” ujarnya.
Ia juga meminta pada BKD Sidoarjo, sekalipun juga dipimpin Plt, harus segera memberikan masukan dan pertimbangan pada bupati terkait nama-nama calon pejabat di pos-pos kosong itu yang sesuai dengan golongan dan kepangkatannya.
“Dan informasi dari Kepala BKD mengatakan, kalau telaah itu sudah dibuat dan telah ada di meja bupati. Kalau memang begitu, terus mau nunggu apa lagi?,” pungkas legislator PKB asal Tulangan itu.(hans/pram)
.jpeg)
