 |
| truk-truk angkutan sampah yang antri di TPA Sanitary Landfill, Jabon. |
DNN, SIDOARJO – Timbunan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di beberapa desa kembali menggunung, termasuk di TPS desa Entalsewu yang pernah dikunjungi Wakil Bupati Sidoarjo, H. Subandi dua pekan lalu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Bahrul Amig yang dihubungi beberapa waktu lalu sempat menyebut kondisi penanganan sampah di kota delta sudah berada di level darurat.
Pasalnya, kapasitas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon saat ini sudah lebih dari 92 persen atau berada di atas ambang batas. Sementara disisi lain TPA Sanitary Landfill yang digadang-gadang bisa menjadi solusi atas problem ini justru belum bisa difungsikan hingga saat ini.
Terkait hal itu, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, M. Nizar yang dihubungi melalui HP-nya, Kamis (28/10/2021) pagi tadi mendesak Pemkab Sidoarjo untuk mengambil langkah cepat untuk mengatasi hal ini.
“Tolong segera dipikirkan dan dilakukan cara terbaik yang bisa segera dilakukan agar tidak sampai terjadi penumpukan sampah di TPS. Karena jelas akan membahayakan kesehatan masyarakat,” tandas politisi Partai Golkar asal Krian itu.
Menurutnya, kejadian saat ini harus menjadi pelajaran di masa mendatang, khususnya dalam hal pengelolaan sampah. Ia sendiri berharap Pemkab mau mengalokasikan anggaran untuk pembangunan TPS 3R di semua desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Pembangunan ini termasuk menyediaan mesin-mesin yang dibutuhkan serta memberikan pelatihan bagi personel yang akan mengelola TPS 3R tersebut. “Kalau perlu siapkan juga dana untuk honor mereka agar semuanya bisa digerakkan oleh DLHK,” tutur Nizar.
Menurutnya alokasi dana untuk pemilahan sampah di tingkat hulu itu jauh lebih penting untuk memperpanjang lifetime TPA agar tak cepat penuh seperti yang terjadi sekarang ini. “Coba bandingkan dengan anggaran TPA Sanitary Landfill yang sampai Rp 399 Miliar. Kalau untuk membuat TPS 3R di semua desa pasti dananya nggak sampai segitu,” imbuhnya.
Pemkab juga diminta menggelar program-program tertentu agar bisa mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. “Jangan hanya seremonial seperti Lomba SBH (Sidoarjo Bersih dan Hijau-red) dulu. Setelah lomba ya kembali seperti biasa, apalagi fokusnya juga bukan ke pengolahan sampah rumah tangga,” tukasnya lagi.
Pengalokasian anggaran tersebut harus dilakukan saat ini juga ketika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang merundingkan materi APBD Sidoarjo 2022 dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo.(pramono/hans)
.jpeg)
