DNN, SIDOARJO – Secara nasional gelaran Pemilu 2024 hampir berakhir. Namun di level Propinsi telah usai dengan lancar tanpa konflik yang berarti. “Fakta ini mengindikasikan masih adanya harapan bagi demokrasi Indonesia di masa depan,” ujar founder Institute of Research and Public Development (IRPD) Sidoarjo dan juga Pemantau Pemilu Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jatim, Nanang Haromain.
Dalam rilis berjudul ‘Catatan Kritis Pelaksanaan Pemilu 2024 di Sidoarjo’ yang dikirimkannya ke redaksi pada Selasa (12/03/2024) siang tadi, Nanang menyebut pelaksanaan pesta demokrasi di kota delta masih menyisakan banyak catatan.
Yang paling krusial dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat di Sidoarjo saat ini adalah isu tentang adanya dugaan penggelembungan suara yang melibatkan 15 PPK dari 18 lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
“Ini yang cukup menarik untuk dicermati. Kalau pada Pemilu terdahulu berkutat pada keberatan partai atas keputusan KPU dan money politic. Baru kali ini Pemilu di Sidoarjo diwarnai isu integritas, dugaan kecurangan dan manipulasi struktural,” katanya.
Fenomena itu dipicu oleh upaya yang dilakukan Khulaim Junaedi, Caleg DPRD Provinsi dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang terus melakukan upaya untuk membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, atas perolehan suara kursi DPRD Jatim dalam proses penghitungan suara.
“Dari awal pelaksanaan pemilu 2024 juga menjadi tahun penyelenggaraan pemilu yang penuh dengan kontroversi. SIREKAP sebagai alat bantu penghitungan juga menambah problem yang menurunkan kepercayaan publik pada pemilu,” tambah Nanang.
Atas dasar itulah IRPD dan JaDI membuat catatan catatan kritis ini sebagai refleksi dan evaluasi Pemilu 2024 yang telah berlalu, sekaligus masukan untuk melakukan perbaikan ke depan mengingat pada November mendatang Sidoarjo juga akan menggelar Pilkada.
Di awal catatannya, Nanang Haromain menyebut penyelenggara Pemilu ad hoc dalam Pemilu 2024 ini penuh dengan kontroversi, kritik, dan masalah. Mulai dari proses seleksi Panwascam yang bermasalah terkait dengan perubahan nilai peserta.
Selain itu IRPD dan JaDi juga menyoroti fenomena tidak transparannya pansel rekruitmen panwascam hingga pendekatan kerja penyelenggara pemilu yang lebih total mengurus kepentingan praktis dan kontestasi peserta pemilu.
Misalnya kasus konflik Paguyupan kepala Desa se Kecamatan Wonoayu dengan Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan tersebut terkait persoalan fasilitasi Pemerintahan Desa untuk lembaga penyelenggara Ad hoc di tingkat desa.
“Keterbukaan informasi dari penyelenggara pemilu juga menjadi langkah mundur. Di awal tahapan Pemilu ini saja sudah memakan korban dengan dipecatnya beberapa penyelenggara tingkat Kecamatan baik PPK maupun Panwascam.
Dan puncaknya adalah isu penggelembungan suara yang melibakan 15 PPK yang disebut Nanang sebagai residu Pemilu 2024 yang menjadi PR untuk Bawaslu Kabupaten. “Situasi ini semakin memprihatinkan, karena komunikasi publik dari penyelenggara pemilu sering sekali tidak tuntas, dan tidak menunjukkan sikap penyelenggara pemilu yang betul betul memosisikan diri sebagai pelaksana kedaulatan rakyat,” pungkasnya.
Nanang yang rajin melakukan riset, advokasi, dan pendidikan terhadap isu kepemiluan dan demokrasi berjanji selanjutnya ia akan membuat catatan khusus lainnya terkait sistem dan regulasi Pemilu, juga tentang pelaksanaan tekhnis kepemiluan dan terkait penegakan hukum Pemilu.(pram/sein)
