DNN, SIDOARJO –Tim Hukum dan HAM Partai Golkar berencana mengirimkan surat somasi ke Ketua DPRD Sidoarjo, Usman. Tindakan hukum itu dilakukan terkait pernyataannya yang dianggap menghina Ketua DPD partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi.
“Konsepnya sudah ada dan tinggal menunggu surat kuasa dari Pak Adam. Kalau besok suratnya sudah ada, Insyaalah langsung akan kami kirimkan somasinya,” jelas Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Golkar Sidoarjo, Abdul Salam dalam jumpa persnya di kantor sekretariatnya, Senin (05/12/2022) sore tadi.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil rapat Tim Hukum dan HAM dengan seluruh jajaran pengurus DPD Partai Golkar yang berlangsung sejak jam 4 sore tadi. “Karena tindakan itu masuk ke ranah hukum jadi akan diselesaikan secara hukum,” tandas Abdul Salam.
Langkah tersebut terpaksa diambil lantaran Ketua DPRD Sidoarjo menyebut Adam Rusydi tidak paham dengan mekanisme penganggaran di lembaga legislatif melalui pemberitaan yang disiarkan di beberapa media massa.
Tudingan tersebut dilontarkan Usman terkait upaya Partai Golkar Sidoarjo untuk mendorong Pemkab Sidoarjo mengucurkan dana insentif sebesar Rp 6 juta/tahun bagi masing-masing RT dan RW di kota delta melalui penganggaran di APBD dan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2023.
Hal tersebut sudah disampaikan Partai Golkar dalam Pandangan Akhir yang disusun fraksinya di DPRD Sidoarjo dalam forum Rapat Paripurna dengan agenda Pengesahan APBD Sidoarjo 2023 pada Rabu, 30 November 2022 lalu.
Lebih lanjut Salam menjelaskan tudingan itu membuat kader-kader Golkar di Sidoarjo meradang lantaran dianggap menjatuhkan kewibawaan partai. Mereka bahkan berencana melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut permintaan maaf Ketua DPRD Sidoarjo secara terbuka atas pernyataan tersebut.
“Sebagai kader Golkar, mereka tidak gentar. Tapi kami berusaha mencegahnya karena masalah ini akan dibahas dalam rapat pengurus DPD dengan Tim Hukum partai,” tambahnya yang didampingi Sekretaris DPD Partai Golkar Sidoarjo, Khoirul Anam.
Abdul Salam menambahkan, tudingan yang dilontarkan Usman tersebut langsung menyerang personal Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo. “Padahal Pak Adam tidak pernah membicarakan pribadinya Ketua Dewan, koq,” tambahnya.
Apalagi antara Usman dan Adam sama-sama anggota lembaga Legislatif yang memiliki kode etik. Karena itu pihaknya juga akan melaporkan masalah ini ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Sidoarjo untuk ditindak lanjuti.
Jika surat somasi dan pelaporan ke BK tersebut tidak ditanggapi hingga batas waktu yang sudah ditentukan, Abdul Salam memastikan pihaknya akan melakukan upaya-upaya hukum lainnya terkait masalah ini.
Sementara itu Ketua DPRD Sidoarjo, Usman yang dikonfirmasi melalui WA-nya belum memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan.(hans/pram)
