DNN, SIDOARJO - Sudah saatnya warga Sidoarjo mengubah paradigma dari sekedar memindah menjadi mengolah sampah. Tujuannya agar jangan sampai masalah darurat sampah yang pernah terjadi beberapa waktu lalu terus berulang setiap tahunnya.
"Karena itu keberadaan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu-red) di tingkat desa atau wilayah harus menjadi prioritas utama agar tak sekedar membuang begitu saja ke TPA," tandas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Bahrul Amig yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (04/11/2022) sore tadi.
Dijelaskannya, saat ini biaya pengelolaan sampah sebesar Rp 500/kg. Sedangkan setiap orang rata-rata menghasilkan 0,6 kg sampah per hari. Jika setiap keluarga dihuni 4 orang, maka biaya yang dibutuhkan untuk hal ini sebesar Rp 36 ribu/bulan.
"Sekarang ini berapa sih iuran sampah yang dibayar masyarakat per bulannya," imbuh Amig. Jika ternyata masih dibawah patokan angka minimal itu, berarti menjadi beban APBD yang harus mensubsidi. Saat ini nilai subsidi yang digelontorkan untuk pengelolaan sampah sebesar Rp 25 Miliar/tahun.
Bukan hanya itu, pola pemindahan sampah seperti yang dilakukan saat ini akan membuat TPA Jabon cepat penuh. "Bayangkan, sampai saat ini rata-rata 600 ton sampah yang dibuang ke TPA setiap harinya," tambahnya.
Semua masalah ini akan bisa diselesaikan dengan keberadaan dan pengoperasian TPST dengan baik dan benar yang didukung pembiayaan yang cukup. "Hitungan kami, jika dikelola di TPST, biaya pengelolaan sampah per keluarga minimal Rp 35 ribu/bulan. Itu sudah termasuk ongkos pengambilan dari rumah," katanya lagi.
Yang perlu diingat, tambahnya, patokan angka itu belum termasuk biaya investasi untuk penyediaan sarana dan prasarana (Sarpras) pendukung TPST. "Lebih baik uang APBD itu diarahkan untuk memenuhi Sarpras itu. Dan ikhtiar Pemkab ini selayaknya didukung oleh Pemdes dan warga se Sidoarjo," tandasnya.
Amig menambahkan, semua pihak harus realistis dalam melihat dan menghitung biaya untuk operasionalisasi TPST agar program Pemkab Sidoarjo tentang pengolahan sampah mandiri di tingkat desa pada 2024 mendatang bisa terealisasi. Dan hasil akhirnya, warga Sidoarjo akan bebas dari persoalan sampah.(Hans/pram)
