DNN, SIDOARJO – Operasionalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) desa maupun kawasan masih membutuhkan dukungan politik anggaran dari Pemkab dan DPRD Sidoarjo agar bisa berjalan optimal.
“Kendala kami masih di masalah ketersediaan alat pendukung seperti conveyor, mesin pencacah sampah, alat komposting serta kendaraan bermotor untuk pengambilan sampah dari rumah-rumah warga,” ucap Ketua Pengurus TPST Desa Pilang Kecamatan Wonoayu, Sugeng Budi Santoso.
Ia yang ditemui Jumat (11/11/2022) siang tadi mengatakan hingga saat ini masyarakat masih belum terbiasa melakukan pemilahan sampah dari rumah. Karena itu tahapan tersebut dilakukan di TPST yang ia kelola.
“Sulitnya disini. Kalau hanya mengandalkan cara manual seperti ini kemampuan para pekerja pemilah sampah pasti akan selalu kalah dengan volume sampah yang datang setiap harinya,” katanya. Namun disisi lain alat conveyor yang dimiliki TPST tersebut justru dalam kondisi rusak dan tidak bisa dipergunakan.
Selain itu, di tahap pemilahan ini pihaknya hanya akan mengambil sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomis seperti plastik, kertas, kardus serta besi. Sedangkan sampah organik seperti sisa makanan atau bahan pangan belum bisa ia olah lantaran ketiadaan alat.
“TPST Pilang sebenarnya punya luasan area yang cukup memadai untuk membuat unit komposting. Tapi kami belum punya anggaran untuk pengadaannya. Karena itu sampah-sampah organik dan residu lainnya terpaksa harus kita lempar ke TPA,” keluhnya.
Masalah lain adalah ketersediaan unit kendaraan bermotor untuk pengambilan sampah dari rumah ke rumah. Menurutnya selama ini pihaknya masih bekerjasama dengan pihak ketiga untuk tahapan itu sehingga sebagian besar iuran sampah yang diperoleh dari warga terserap ke sektor tersebut.
“Targetnya sih ingin punya kendaraan sendiri supaya komponen biaya itu bisa ditekan. Tapi kami masih harus hitung-hitungan lagi untuk merealisasinya,” tambah aktivis yang kini memilih untuk berkonsentrasi di bidang lingkungan hidup tersebut.
Karena itu ia berharap Pemkab maupun DPRD Sidoarjo punya kebijakan anggaran untuk mengatasi hal tersebut sehingga setiap TPST desa maupun kawasan yang ada di kota delta bisa segera mandiri. Dengan begitu akan mendukung program ‘merdeka dari sampah’ yang ditargetkan tercapai pada tahun 2024 tersebut.
Tentang hal itu, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor mengatakan pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana di TPST desa dan kawasan melalui mekanisme Perubahan Anggaran Keuangan 2022 lalu.
Selanjutnya di tahun anggaran 2023 mendatang, Pemkab juga telah menganggarkan dana untuk pemeliharaan conveyor guna mendukung pelayanan sampah di Sidoarjo. “Tahun depan kami juga sudah menganggarkan dana sebesar Rp 2,299 Miliar guna pengadaan 40 unit kendaraan roda 3 untuk angkutan sampah senilai,” jelasnya.
Bukan hanya itu, pihaknya juga menyiapkan dana sebesar Rp 3,7 Miliar untuk BBM kendaraan angkutan sampah serta Rp 2,3 Miliar untuk BBM TPA. “Untuk belanja conveyor sampah, mesin penghancur sampah telah teranggarkan di DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan-red) pada APBD 2023 sebesar Rp 900 juta lebih,” imbuh Muhdlor.
Hal ini dilakukan agar setiap TPST desa maupun kawasan dapat menjalankan fungsinya untuk pengelolaan sampah hingga tuntas guna melayani pelayanan sampah di desa sehingga menambah umur teknis TPA.(pram/hans)
