DNN, SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo sedikit melunak terkait pengucuran dana insentif untuk para pengurus RT-RW di wilayah kota delta. Mereka berencana mengalokasikannya di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 ini. Hanya saja pemberlakuannya dilakukan secara bertahap.
“Terkait insentif untuk Ketua RT dan RW yang merupakan salah satu dari 17 program prioritas bupati, telah dianggarkan pada tahun 2023 untuk Ketua RT dan RW di Kelurahan-Kelurahan. Dan untuk tahun selanjutnya akan dianggarkan untuk masing-masing untuk ketua RT dan RW di desa."
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor saat membaca nota jawaban atas Pandangan Umum dari Fraksi Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan dalam sidang paripurna di DPRD Sidoarjo, Kamis (10/11/2022) siang tadi.
Ini berarti mulai awal 2023 mendatang, Pemkab Sidoarjo akan mengucurkan dana insentif sebesar Rp 6 juta per tahun tersebut untuk pengurus RT dan RW di 31 Kelurahan. Diantaranya tiga di wilayah Kecamatan Krian, enam kelurahan di wilayah Porong, 14 Kelurahan di Kecamatan Sidoarjo dan delapan lainnya di kecamatan Taman.
Terkait hal itu, Ketua Fraksi Golkar, HM Nizar menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya karena Pemkab mau merespon positif usulan yang ia sampaikan. Hanya saja ia tetap mendesak agar pengucuran dana insentif tersebut dilakukan serentak.
“Tolong usulan kami dipertimbangkan kembali. Kami pikir akan lebih bijak jika dicairkan sekaligus. Jangan separo-separo karena kami khawatir justru akan menimbulkan masalah baru,” ujar politisi asal Desa Kraton Kecamatan Krian itu.
Nizar menambahkan prioritas pada pengurus RT dan RW di Kelurahan seperti itu justru mencederai prinsip keadilan. Selain itu bisa juga menimbulkan kemungkinan terjadinya konflik horizontal antara para pengurus lingkungan di Kelurahan dan Desa. “Kami sih berharap, sebagai pemimpin muda yang responsif selayaknya Gus Bupati mengkaji kembali keputusan itu,” tambahnya.
Apalagi, tambah Nizar yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo itu, kekuatan fiskal Pemkab Sidoarjo di tahun 2023 mendatang sangat memadai untuk merealisasi program yang diperkirakan menelan dana sebesar Rp 48 Miliar tersebut.
“Saya mikir masih bisalah kalau duit Rp 48 Miliar itu dialokasikan untuk APBD 2023. Postur anggaran kita di tahun depan masih bagus koq. Pendapatannya saja kira-kira bisa menyentuh angka Rp 4,5 Triliun,” imbuh mantan ketua BK DPRD Sidoarjo itu.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD Sidoarjo lainnya, Bangun Winarso yang dihubungi melalui WA-nya menambahkan sampai saat ini pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sidoarjo masih belum memasukkan alokasi dana insentif RT-RW itu dalam RAPBD 2023.
“Kalau memang masuk tahun depan, angkanya harus muncul di RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah-red) dan KUA/PPAS (Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara-red),” pungkas Legislator PAN tersebut.(pram/hans)
