DNN, SIDOARJO – DPC Partai Hanura Sidoarjo meminta bupati dan juga institusi DPRD Sidoarjo tidak menggunakan program pemberian insentif bagi pengurus RT dan RW sebagai komoditas politik semata tanpa menghiraukan peran mereka di masyarakat.
“Program ini memang hasil dari keputusan politik, namun ya jangan dijadikan komoditas jual beli suara. Percuma!,” ungkap Ketua DPC Hanura Sidoarjo, Abdullah yang ditemui di kantor sekretariatnya, Selasa (01/11/2022) sore tadi.
Dikatakannya, warga Sidoarjo saat ini sudah mampu memilah program-program pemerintah yang memang beroriensi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) atau hanya sekedar berujung pada kepentingan politik para penguasa.
Pernyataan ini disampaikannya untuk menyikapi rencana Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor yang akan merealisasi program yang dijanjikannya pada masa kampanye Pilkada 2020 lalu, pada tahun 2024 mendatang.
“Semua orang tahu, 2024 itu tahun politik. Jadi program apapun dari eksekutif maupun legislatif, terutama yang berbentuk pengucuran dana pada masyarakat, pasti akan dianggap sebagai aksi kampanye terselubung dengan menggunakan APBD. Tidak akan efektif,” ucapnya tegas.
Beda persoalannya jika kemudian insentif tersebut dikucurkan di tahun anggaran 2023. Dampaknya akan lebih kuat karena dianggap sebagai bentuk penghargaan dari politisi-politisi itu terhadap kinerja pada pengurus RT-RW.
“Tolong diperhatikan, suksesnya program Pemkab juga ditentukan oleh aktivitas pengurus RT-RW. Kalau misalnya pengurus lingkungan itu memutuskan untuk mogok bersama, program-program itu bisa nggak jalan semua,” tandasnya.
Karena itu Abdullah menganggap pencairan dana insentif tersebut pada tahun depan seharusnya jadi program prioritas. “Mbok kasihan sama pengurus RT-RW itu. Jangan diiming-imingi saja. Padahal mereka sudah berkeringat untuk mendukung program pemerintah. Apalagi kalau menangani masalah Bansos (Bantuan Sosial-red),” imbuh politisi senior itu.
Menurutnya, jika melihat postur APBD Sidoarjo, seharusnya tidak ada kesulitan bagi Pemkab dan DPRD untuk mengalokasikan anggaran yang diperkirakan sebesar Rp 48 Miliar bagi sekitar 8 ribu pengurus RT dan RW se Kabupaten Sidoarjo.
“Wong untuk program Kurma yang sekedar bagi-bagi uang sebesar Rp 15 Miliar tanpa output dan outcome yang jelas saja bisa, lalu kenapa harus ragu-ragu jika harus keluarkan duit segitu untuk insentif RT-RW,” pungkasnya.
Sementara itu dari Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan di ajang Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo beberapa waktu lalu terungkap, potensi pendapatan pada 2023 nanti sebesar Rp 3,9 triliun. Angka itu belum termasuk pendapatan daerah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperkirakan sebesar Rp 636 Miliar.
Dari patokan angka pendapatan daerah tersebut, didalamnya termasuk uang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa tahun 2022 sebesar Rp 377 Miliar.(pram/hans)
